Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) sengketa Pilpres 2024 berlanjut hari ini, Senin (1/4/2024).
Di sidang MK, sengketa Pilpres 2024 hari ini, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri hadir sebagai saksi ahli dari Tim Hukum Anies-Muhaimin.
Dalam pernyataannya di sidang MK sengketa Pilpres 2024 hari ini, Faisal Basri menyinggung 3 menteri Jokowi yang paling vulgar memolitisasi bansos dibandingkan dengan sikap Mensos Risma.
Di sidang MK, Faisal Basri menilai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan paling vulgar dalam memolitisasi bantuan sosial (bansos) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca juga: Tak Ada Nama Kapolda di Daftar Saksi Gugatan MK, IPW Sebut Kubu Ganjar-Mahfud Omong Kosong Belaka
Baca juga: Respons Ketua MK Buat Hotman Paris Ditertawakan di Sidang, Kubu 02 Cecar Saksi Ahli Timnas AMIN
Baca juga: Saksi dan Ahli dari Kubu Anies akan Beri Pembuktian di Sidang Sengketa Pilpres di MK Hari Ini
Menurut Faisal, tiga menteri itu aktif mendemonstrasikan bahwa bansos berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini disampaikan Faisal saat dihadirkan sebagai ahli dari Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4/2024).
"Jadi, sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditujukan ini loh yang ngasih secara demonstratif, maka Airlangga Hartato misalnya dan banyak menteri lagi lah, tapi yang paling vulgar, Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan," kata Faisal di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (1/4/2024).
Faisal mencontohkan, Airlangga pernah menyebutkan bahwa bansos yang diberikan merupakan sumbangan Jokowi sehingga masyarakat mesti berterima kasih kepada Jokowi dengan cara memilih kandidat yang didukung Jokowi.
Dia mengatakan, tindakan serupa juga dilakukan oleh Zulkifli Hasan yang pernah meminta masyarakat untuk mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena telah diberikan bansos.
"Dikatakan juga oleh Menteri Investasi, Pak Bahlil bahwa silakan saja bikin sendiri Bu Risma (pembagian bansos).
Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia, Bu Risma tidak, tidak mau mempolitisasi bansos," ujar Faisal Basri seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Menurut dia, tindakan para menteri itu menunjukkan bahwa politisasi bansos tidak hanya sekadar menggelontorkan uang, tetapi juga memobilisasi para pejabat.
Faisal pun berpandangan bahwa penggelontoran bansos jelang Pilpres 2024 merupakan praktik dari pork barrel politics atau politik gentong babi kepada masyarakat miskin.
Dia mengatakan, hampir separuh penduduk Indonesia tergolong penduduk miskin ekstrem, misikin, nyaris miskin, dan rentan miskin.
Baca juga: Kubu Anies-Cak Imin di Atas Angin, Ahli Sebut Pencalonan Gibran Tidak Sah Saat Sidang Gugatan MK
"Jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi, karena mereka lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian-pembagian sejenis bansos, utamanya bansos yang ad hoc sifatnya," kata Faisal.