Penjelasan Resmi Taspen soal Viral Kabar Rapel Gaji Pensiunan PNS di November 2025

Menurutnya, kebijakan tersebut baru bisa dilakukan jika Presiden Prabowo Subianto menilai hal itu sebagai prioritas nasional.

“Jadi kalau kita lihat semua yang menjadi bagian dari APBN pasti akan tergantung dari prioritas pemerintah pada saat itu. Kalau memang pemerintah pada saat itu menganggap bahwa kenaikan gaji itu menjadi prioritas, saya yakin itu juga akan diperhitungkan dan akan menjadi bagian di tahun depannya,” katanya.

Sementara itu, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Program Quick Wins RKP 2025, peningkatan kesejahteraan ASN sebenarnya tercantum sebagai salah satu dari delapan fokus utama pemerintah.

Kebijakan tersebut disebut akan mencakup guru, dosen, tenaga penyuluh, anggota TNI dan Polri, serta pejabat negara. Namun, implementasinya masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat.

Ketidakpastian soal kenaikan gaji ASN 2026 menunjukkan masih berhati-hatinya pemerintah dalam menata kebijakan fiskal di tengah transisi politik.

Langkah ini bisa dimaklumi, mengingat setiap keputusan terkait anggaran berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional.

Namun di sisi lain, ASN tentu berharap adanya kejelasan agar dapat menyesuaikan rencana keuangan pribadi. 

Transparansi komunikasi dari Kementerian Keuangan menjadi penting agar publik tidak terjebak spekulasi.

Sikap Purbaya yang lebih hati-hati berbicara juga menandai perubahan gaya komunikasi pejabat publik yang kini lebih terkendali. 

Jika akhirnya kebijakan kenaikan gaji disetujui, pemerintah perlu memastikan distribusinya adil dan tepat sasaran.

Pada akhirnya, kesejahteraan ASN bukan hanya soal nominal, tetapi juga wujud penghargaan atas pengabdian mereka kepada negara.

Sempat Dikabarkan Tidak Naik

Sebelumnya,  Kabar kurang menggembirakan datang bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk dosen dan guru. 

Pemerintah memastikan tidak ada rencana kenaikan gaji PNS pada tahun anggaran 2026. 

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Nota Keuangan dan RUU APBN 2026 tidak menyinggung soal penyesuaian gaji aparatur sipil negara. 

Isyarat ini semakin memperkuat dugaan bahwa gaji PNS 2026 akan tetap sama dengan tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, keputusan terkait gaji harus melihat ketersediaan ruang fiskal (fiscal space). 

Saat ini, mayoritas anggaran negara diarahkan untuk mendukung program-program prioritas pemerintahan Prabowo. 

"Untuk gaji, kita juga akan melihat kepada fiscal space untuk tahun 2026, yang tadi mayoritas diisi untuk program-program prioritas nasional," ujar Sri Mulyani, Minggu (17/8/2025) dikutip dari Kompas.com.

APBN 2026 tercatat mengalami kenaikan belanja negara hingga Rp 3.786,5 triliun atau naik 7,3 persen dari outlook 2025. 

Namun, tambahan anggaran tersebut tidak dialokasikan untuk kenaikan gaji PNS, melainkan untuk delapan program prioritas nasional. 

Program dengan anggaran besar antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta makan bergizi gratis (MBG). 

Khusus MBG, alokasi dananya melonjak hingga Rp 330 triliun. 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, absennya pembahasan soal gaji PNS dalam pidato Presiden adalah sinyal bahwa tidak ada rencana kenaikan di tahun 2026. 

"Berarti apa yang tidak disampaikan (di pidato), ya di situ enggak ada," ujarnya. 

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Gaji PNS 2026 Jadi Naik Atau Tidak? Menkeu Purbaya Masih Diskusikan: Gak Boleh Ceplas-Ceplos

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Benarkah Gaji Pensiunan PNS Akan Naik di November 2025? Begini Tanggapan TASPEN