Fraksi PKB Hanura Demokrat Minta Pemerintah Perbarui Data Gudang di Balikpapan

Dalam aspek penegakan hukum, Fraksi meminta agar pemerintah menetapkan sanksi bertingkat yang tegas bagi pelanggar. 

"Raperda perlu merumuskan mekanisme sanksi administratif, seperti teguran, denda progresif, hingga pencabutan izin. Untuk kasus berat, perlu diatur tindakan relokasi atau penutupan paksa dengan tenggat waktu yang jelas," kata Hamit.

Baca juga: DPRD Balikpapan Soroti Pengawasan Bangunan di Kawasan Rawan Longsor

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pengawasan tidak hanya soal penegakan aturan, tetapi juga menciptakan keadilan ruang antara pelaku usaha dan masyarakat. 

Menurutnya, pendekatan penataan gudang harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kenyamanan warga.

Sementara itu, terhadap Raperda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, Fraksi PKB-Hanura-Demokrat berharap agar kebijakan tersebut dapat membentuk pemerintahan yang responsif terhadap isu kesetaraan.

Fraksi menilai, kebijakan publik di tingkat daerah masih sering abai terhadap kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok gender.

"Raperda ini harus menjadi landasan agar setiap tahap pembangunan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi semua gender," ujar Hamit.

Ia menekankan bahwa pengarusutamaan gender bukan hanya soal partisipasi perempuan, tetapi juga soal pemerataan akses dan manfaat hasil pembangunan. 

"Peraturan ini diharapkan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses, kontrol, serta manfaat yang setara terhadap hasil pembangunan di Kota Balikpapan," tutup Hamit. (*)