Setelah Tiga Dekade, Indonesia Akhirnya Bangun Pabrik Soda Ash Pertama di Bontang

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Indonesia akhirnya memulai pembangunan pabrik soda ash pertama di Tanah Air usai menjadi wacana selama tiga dekade. 

Momentum bersejarah ini ditandai dengan groundbreaking Proyek Pabrik Soda Ash PT Pupuk Kaltim di kawasan Kaltim Industrial Estate (KIE), Bontang, Jumat (31/10/2025).

Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Senior Director Business Performance & Asset Optimization Danantara Indonesia Bhimo Aryanto, Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Gusrizal serta Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam dan unsur Forkopimda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diwakili oleh Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan bahwa pembangunan pabrik soda ash menjadi tonggak penting bagi Indonesia dalam mewujudkan kemandirian industri nasional yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Selama ini, ungkap Rahmad, Indonesia masih bergantung sepenuhnya pada impor soda ash dengan kebutuhan mencapai 1 juta ton per tahun. 

Baca juga: Pupuk Kaltim Tanda Tangan Kontrak EPC: Pabrik Soda Ash Pertama di Indonesia Siap Dibangun

“Sudah tiga dekade Indonesia berupaya memiliki pabrik soda ash, tapi belum berhasil. Hari ini kita memulai langkah besar itu. Ini adalah bakti kita untuk Indonesia,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pabrik akan dibangun di atas lahan seluas 16 hektar dengan kapasitas produksi 300.000 metrik ton per tahun (MTPY) serta 300.000 MTPY amonium klorida sebagai produk sampingan. 

Pabrik ini diproyeksikan rampung dalam 33 bulan dan mulai beroperasi komersial pada akhir 2028, dengan nilai investasi Rp5 triliun yang digarap bersama mitra strategis Danantara Indonesia.

Rahmad menambahkan, kehadiran pabrik soda ash akan mengurangi ketergantungan impor hingga 30 persen di tahap awal. 

Ke depannya, kapasitas produksi akan terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus membuka peluang ekspor.

Di sisi lain, kebutuhan soda ash diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan sektor industri dan program pemerintah yang akan membangun tiga juta rumah dalam beberapa tahun ke depan.

“Jika tidak kita mulai hari ini, berapa besar devisa yang harus dikeluarkan untuk impor di masa depan, padahal bahan bakunya kita miliki,” imbuhnya.

Baca juga: DPRD Bontang Minta Tenaga Kerja Lokal Dilibatkan di Pembangunan Pabrik Soda Ash

Selama masa konstruksi, proyek ini akan menyerap 800 tenaga kerja dan 86 tenaga operasional. 

Senior Director Business Performance & Asset Optimization Danantara Indonesia, Bhimo Aryanto menyebut bahwa proyek pabrik soda ash bukan sekadar investasi bisnis, tetapi juga langkah strategis membangun daya saing industri nasional.

“Dengan kapasitas yang signifikan dan proses ramah lingkungan, proyek ini membuka peluang ekspor serta mendukung arah pembangunan industri hijau di Indonesia,” jelasnya.

Pabrik soda ash juga akan menjadi pusat pengembangan industri turunan, seperti kaca, keramik, sabun, deterjen, kertas dan tekstil.

Dengan memanfaatkan bahan baku lokal seperti amoniak, garam dan CO₂, proyek ini sekaligus memperkuat rantai hilirisasi produk Pupuk Indonesia yang memproduksi amoniak hingga 5,5 juta ton per tahun.

Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto mewakili Gubernur Kaltim menegaskan, proyek ini sejalan dengan visi provinsi untuk menjadi pusat hilirisasi dan energi hijau nasional.

Jika terealisasi sesuai rencana, Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga siap menjadi pemain regional dalam industri soda ash.

“Ini bukan sekadar proyek industri, tetapi simbol kemandirian bangsa,” tegasnya.

Baca juga: Menilik Potensi Produksi Soda Ash di Indonesia

Sementara itu Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengapresiasi pembangunan tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Bontang sebagai kota industri berkelanjutan.

Ia menekankan pentingnya komitmen perusahaan terhadap serapan tenaga kerja lokal, sesuai Perda Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2008 yang mengatur minimal 75 persen pekerja berasal dari daerah.

“Kalau ekonomi makro tumbuh, tentu akan berdampak pada ekonomi mikro. Kami berharap industri hilir juga ikut berkembang agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat Bontang,” tutupnya. (*)