DPRD Balikpapan: Efisiensi Anggaran Jangan Matikan Ekonomi Hotel

Ringkasan Berita:

• DPRD Balikpapan menyoroti dampak kebijakan larangan kegiatan di hotel terhadap ekonomi lokal.
• Iwan Wahyudi menegaskan efisiensi anggaran penting tapi jangan matikan sektor jasa.
• DPRD dorong sinergi Pemkot, PHRI, dan pelaku usaha agar efisiensi dan ekonomi tetap seimbang.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebijakan efisiensi anggaran dan keberlangsungan ekonomi lokal.

Peringatan ini muncul menyusul kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang melarang pelaksanaan kegiatan pemerintahan di hotel.

Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, menilai penghematan memang perlu dilakukan, terutama karena kota ini berpotensi menghadapi penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) hingga Rp1,3 triliun pada 2026.

Selain itu, bantuan anggaran dari APBD Provinsi Kaltim ke Balikpapan juga diperkirakan berkurang sekitar Rp200 miliar.

Baca juga: DPRD Balikpapan Ingatkan Pemkot untuk Jaga Performa Sektor Pariwisata di Kota Minyak

“Situasi fiskal yang kita hadapi menuntut penataan belanja yang lebih ketat. Fokus belanja daerah harus diarahkan kepada sektor yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik,” ujarnya.

Iwan menyebut beberapa sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, perbaikan drainase, dan infrastruktur lingkungan di kawasan permukiman warga.

Menurutnya, penggunaan fasilitas pemerintah untuk kegiatan dinas menjadi langkah rasional agar anggaran terserap lebih tepat sasaran.

Namun, ia menekankan kebijakan efisiensi tidak boleh diterapkan secara kaku dan harus melihat kondisi di lapangan.

Baca juga: DPRD Balikpapan Dorong Modernisasi Layanan PBG, Khawatirkan Birokrasi Lambat Hambat Investasi

“Jika situasinya mendesak dan tidak ada pilihan lain, tentu kegiatan boleh dilakukan di hotel. Prinsipnya bukan melarang, tapi mengutamakan efisiensi,” jelasnya.

Iwan mengingatkan, sektor perhotelan memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi Balikpapan yang dikenal sebagai kota jasa dan pusat pertemuan berbagai agenda nasional.

“Kita tidak bisa mengabaikan kontribusi industri hotel terhadap perputaran ekonomi kota,” katanya.

Karena itu, ia mendorong adanya sinergi antara Pemkot Balikpapan, PHRI, dan pelaku usaha untuk merumuskan strategi penyesuaian agar kebijakan efisiensi tetap mendukung aktivitas ekonomi.

Baca juga: DPRD Balikpapan Dorong Penguatan Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Bencana

Ia menilai koordinasi yang baik dapat membuat efisiensi anggaran dan keberlanjutan ekonomi berjalan beriringan.

“Dengan koordinasi yang baik, efisiensi anggaran dan keberlanjutan ekonomi bisa berjalan berdampingan. Kuncinya ada pada dialog dan inovasi kebijakan,” tutupnya. (*)