Dinkes Balikpapan Perketat Pengawasan Pangan Program Makan Bergizi Gratis, Pastikan Aman untuk Siswa

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Pengawasan terhadap makanan yang disajikan bagi siswa dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Balikpapan kini semakin diperketat.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Balikpapan memastikan setiap menu yang disiapkan oleh Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) aman dikonsumsi, mulai dari proses pengolahan hingga penyajian di sekolah.

Kepala Dinkes Balikpapan, Alwiati, menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 10 SPPG yang sudah beroperasi di Kota Balikpapan. 

Baca juga: Realisasi Program MBG di Balikpapan, Pembangunan SPPG Dipastikan Tersebar di Wilayah 3T

Pengawasan dilakukan berdasarkan arahan Kementerian Kesehatan agar setiap daerah memastikan proses penyediaan makanan berjalan sesuai prinsip Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), yaitu pengendalian titik-titik kritis dalam rantai produksi pangan.

"Kami tidak hanya fokus pada kecukupan gizi, tetapi juga keamanan pangan. Semua titik kritis mulai dari pembelian bahan, pencucian, pengolahan, pengemasan, hingga makanan diterima siswa harus diawasi," ucap Alwiati

Dinkes melakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) secara berkala melalui puskesmas, termasuk pelatihan keamanan pangan bagi petugas dapur dan penjamah makanan di SPPG. 

Adapun, pemeriksaan dilakukan langsung di lokasi dapur dan juga melalui pemantauan harian dalam grup koordinasi digital yang beranggotakan petugas lapangan, pengawas, dan tim teknis.

Dinkes juga melibatkan Tagana, BPOM, dan Balai Karantina Kesehatan dalam pengawasan, sebagai langkah antisipasi jika ditemukan potensi keracunan makanan atau gangguan kesehatan akibat sanitasi.

"Jika ada insiden keamanan pangan, Tagana harus siap turun. Karena ini berkaitan langsung dengan perlindungan anak di satuan pendidikan," jelasnya.

Dari evaluasi sementara, Dinkes Balikpapan masih menemukan beberapa catatan di sejumlah SPPG, antara lain belum semua SPPG memiliki Standar Laik Higiene Sanitasi (SLHS), prosedur penanganan limbah makanan belum seragam, sebagian dapur belum menjalankan SOP secara konsisten, kualitas air baku pencucian belum semua memenuhi standar.

Penggunaan air menjadi perhatian utama. Air tanah berpotensi mengandung bakteri E.coli jika sumbernya dekat dengan septic tank atau kawasan padat penduduk. Oleh karenanya, Dinkes menyarankan penggunaan air isi ulang bersertifikat SLHS, disertai pemeriksaan laboratorium berkala.

Alwiati menjelaskan bahwa perbedaan waktu antara proses memasak, pengiriman, dan penyajian dapat memengaruhi keamanan pangan. Pada beberapa dapur, makanan mulai dimasak pada dini hari dan baru dikonsumsi menjelang siang.

Ia menekankan, apabila makanan masih panas saat dikemas rapat, kondensasi dapat terjadi dan meningkatkan risiko makanan cepat basi.

"Cara pendinginan, suhu ruang produksi, dan teknik pengemasan harus benar. Jika prosedur tidak tepat, makanan berisiko tidak aman meskipun bahan dan menunya sudah sesuai pedoman," tuturnya.

Sebagai tindak lanjut, Dinkes mempercepat penerbitan SLHS untuk SPPG yang sudah memenuhi standar. Pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-61, sebanyak 7 SPPG dijadwalkan menerima sertifikat tersebut. SPPG lain diminta melakukan penyesuaian sesuai rekomendasi pengawas. 

Alwiati menegaskan bahwa keamanan pangan tidak boleh menjadi titik lemah. Program Makan Bergizi Gratis di Balikpapan diproyeksikan meningkat cakupannya secara bertahap

"Kita ingin memastikan setiap makanan yang sampai ke tangan siswa bukan hanya bergizi, tapi juga aman. Itu prinsip utamanya," pungkasnya. (*)