DPRD Balikpapan Desak OPD Tuntaskan Program Sebelum Waktu Habis

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua DPRD Balikpapan Muhammad Taqwa menegaskan OPD harus segera menuntaskan program yang belum terlaksana karena semakin sempitnya waktu anggaran.
• Keterlambatan disebut mengancam pelayanan publik dan dapat memunculkan SILPA, sementara transisi sistem administrasi tidak boleh dijadikan alasan.
• Taqwa meminta percepatan, disiplin, dan koordinasi lintas OPD agar seluruh program prioritas selesai sebelum tahun anggaran ditutup.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menuntaskan seluruh program dan kegiatan tahun anggaran 2025 yang masih tertunda.

Desakan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Muhammad Taqwa, seiring semakin sempitnya waktu pelaksanaan anggaran.

Taqwa mengingatkan bahwa pertengahan November telah tiba, dan seluruh OPD harus mempercepat realisasi pekerjaan agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun.

"Waktu kita tidak panjang lagi. Sekarang sudah pertengahan November, jadi kegiatan atau program yang belum terlaksana harus segera direalisasikan," tegasnya.

Baca juga: DPRD Balikpapan Minta Pemkot Atur Ulang Proyek Drainase agar Tak Rugikan Warga

Ia menilai, masih banyak kegiatan yang belum berjalan sesuai rencana, sehingga dapat mengancam pencapaian target pembangunan daerah.

Program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi yang paling rentan terdampak jika keterlambatan terus dibiarkan.

Taqwa meminta OPD meningkatkan kecepatan kerja, disiplin, serta koordinasi lintas perangkat daerah agar pelaksanaan program berjalan sesuai jadwal.

Menurutnya, keterlambatan tidak boleh terus berlanjut karena masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan.

Baca juga: DPRD Balikpapan: Efisiensi Anggaran Jangan Matikan Ekonomi Hotel

Ia juga mengakui bahwa sejumlah hambatan teknis terjadi di lapangan, terutama akibat transisi sistem administrasi dari versi 5 ke versi 6, yang sempat mempengaruhi proses pelaporan.

Namun Taqwa menilai hal itu tidak bisa menjadi pembenaran.

"Apapun penyebabnya, kegiatan yang sudah disepakati harus tetap dijalankan. Anggaran jangan sampai menjadi silva karena kegiatan molor, sebab dampaknya langsung dirasakan masyarakat," ujarnya.

Mayoritas program yang masih tertunda disebut merupakan kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi publik, mulai dari peningkatan pelayanan hingga penguatan ekonomi lokal.

Baca juga: DPRD Balikpapan Soroti Risiko Banjir dan Longsor, Dorong Penguatan Literasi Kebencanaan

Karena itu, percepatan pelaksanaan program menjadi tanggung jawab seluruh OPD.

Taqwa menegaskan pentingnya efisiensi dan kedisiplinan dalam mengelola anggaran daerah.

SILPA yang tinggi, menurutnya, menunjukkan lemahnya kinerja pemerintah dalam mengeksekusi program prioritas.

Ia berharap seluruh OPD bekerja lebih maksimal agar program dapat selesai sebelum tahun anggaran berakhir.

"Kalau kegiatan tertunda, yang rugi masyarakat juga. Harapannya, semua program bisa diselesaikan sebelum tahun anggaran berakhir, kalau bisa lebih dipercepat," tutupnya. (*)