Walikota Neni Moerniaeni Soroti Ketidakadilan Rekrutmen Tenaga Kerja di Kota Bontang

“Kalau ingin penyerapan tenaga kerja maksimal, adil, dan transparan, tidak bisa lagi perusahaan membuka lowongan sebatas formalitas. Pemerintah yang akan menyerahkan daftar calon pekerja, sementara perusahaan tetap menyeleksi sesuai kebutuhan,” kata Agus.

Pemkot juga menetapkan prioritas penempatan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pencari kerja yang paling lama terdaftar.

Skema ini diharapkan mampu mengurangi ketimpangan dan memperbaiki akses kerja bagi kelompok rentan.

Namun sebelum kebijakan berjalan, pembenahan data pencari kerja menjadi fokus utama. Agus meminta Disnaker memastikan data AK1 benar-benar valid untuk membedakan pencari kerja yang masih aktif dan mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan.

“Data harus bersih terlebih dahulu. Ini penting agar penyaluran tenaga kerja tepat sasaran,” ujarnya. (*)