H Aula Siap Kawal Aspirasi Warga Pedalaman, Infrastruktur Jadi Fokus Utama di DPRD Kubar

Ringkasan Berita:

• H Aula kembali duduk di DPRD Kutai Barat dan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pedalaman—jalan, jembatan, dan fasilitas umum—menjadi prioritas utamanya.
• Legislator yang juga masuk jajaran 10 besar anggota DPRD terkaya se-Kaltim ini menilai pembangunan harus berbasis kebutuhan riil, bukan sekadar pemerataan anggaran.
• Sebagai anggota Komisi III, ia menegaskan pentingnya akses layak bagi kampung-kampung agar pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik berjalan lebih merata.

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR – Sosok H Aula bukan nama baru di panggung politik Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Ketua DPC Partai Hanura Kutai Barat itu kembali dipercaya masyarakat untuk duduk sebagai Anggota DPRD Kubar periode 2024–2029, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD II pada periode 2019–2024.

Keberlanjutan amanah tersebut mempertegas kedekatannya dengan warga serta konsistensinya dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat pedalaman.

Lahir di Kampung Penawai, Kecamatan Bongan, pada 1983, H Aula tumbuh dari lingkungan yang akrab dengan tantangan akses dan pembangunan.

Baca juga: Anggota DPRD Kubar Rita Asmara Dewi Inisiasi Elektrifikasi Gratis untuk Masyarakat Kurang Mampu

Pengalaman itu pula yang membentuk komitmennya hingga kini, terutama dalam memperjuangkan perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum bagi kampung-kampung yang masih tertinggal.

Di dunia organisasi, H Aula pernah aktif di DPC Laskar Merah Putih dan kini memimpin DPC Partai Hanura Kubar.

Namanya juga mencuri perhatian publik setelah masuk dalam daftar 10 besar anggota DPRD kabupaten/kota terkaya se-Kaltim.

Berdasarkan penelusuran LHKPN KPK yang dikutip dari sejumlah media, ia menempati posisi ketiga dengan total kekayaan mencapai Rp44,49 miliar.

Baca juga: Ketua Komisi II DPRD Kubar Yudi Hermawan Beri Atensi Perkembangan Pariwisata di Kutai Barat

Meski dikenal sebagai pengusaha sukses, komitmen utamanya di parlemen tidak berubah: memastikan warga pedalaman mendapatkan akses infrastruktur yang layak.

“Banyak kampung masih kesulitan mengakses jalan layak. Padahal itu kebutuhan dasar untuk kegiatan ekonomi dan pelayanan publik,” ujarnya.

Bagi H Aula, pemerataan pembangunan bukan sekadar soal membagi anggaran antarkecamatan.

Yang terpenting adalah menyesuaikan prioritas dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

Baca juga: Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kubar Minta Pemerintah Utamakan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

“Ada wilayah yang butuh perbaikan jalan, ada yang butuh jembatan. Pemerintah harus memetakan prioritas sesuai kebutuhan, bukan hanya pemerataan angka,” tambahnya.

Sebagai Anggota Komisi III DPRD Kubar, ia menegaskan bahwa fokus utamanya tetap pada infrastruktur dasar sebagai kunci percepatan pembangunan daerah dan pengurangan kesenjangan antarkampung.

Dengan pengalaman politik dan jejaring yang ia miliki, H Aula menegaskan siap mengawal aspirasi warga pedalaman agar pembangunan berjalan lebih merata dan berkeadilan.

Bagi dirinya, akses jalan, jembatan, dan fasilitas umum bukan sekadar proyek, tetapi investasi masa depan bagi masyarakat Kutai Barat. (ADV)