20 Orang Hilang Saat Demo di Indonesia Disoroti Media Asing, Pernyataan Prabowo Soal Makar Dikritik

Ekspresi Kemurkaan Masyarakat

Demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia menuai sorotan dari sejumlah pakar hingga dimuat di media internasional.

Direktur Indonesia Institute di Australian National University, Dr. Eve Warburton menilai, aksi demonstrasi merupakan bentuk kemarahan masyarakat Indonesia ketika dihadapkan pada lebarnya kesenjangan sosial.

"Ketika pemerintah sedang menerapkan langkah-langkah penghematan, dan di saat warga merasa tidak aman secara ekonomi, gagasan bahwa kelas politik Indonesia yang sudah kaya akan mengalami peningkatan pendapatan membuat masyarakat marah, dan mereka pun turun ke jalan untuk mengekspresikan kemarahan tersebut," ujar Dr. Eve Warburton, sebagaimana tertuang dalam artikel How the death of a delivery driver ignited Indonesia di laman BBC, Selasa (2/9/2025).

Sementara, profesor Kajian Asia (Asia Study) di Asia Institute di University of Melbourne, Vedi Hadiz, menyoroti anggota DPR RI yang mendapat berbagai macam tunjangan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintahan Prabowo.

Tingginya gaji anggota DPR kala masyarakat dihimpit kesulitan ekonomi, jelas menunjukkan adanya ketidakadilan sosial.

"Kaum elit tampak terisolasi dalam kehidupan mewah – seperti yang terlihat dari fasilitas selangit yang diterima anggota parlemen – yang mengikis rasa keadilan masyarakat," jelas Vedi Hadiz, dalam artikel BBC yang sama.

Respons Prabowo Disorot Amnesty International

Adapun tanggapan Presiden RI Prabowo Subianto atas gejolak politik baru-baru ini juga mendapat sorotan tajam dari Amnesty International, organisasi non-pemerintah internasional yang berjuang membela dan melindungi hak asasi manusia (HAM).

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan pada Minggu (31/8/2025) lalu, Prabowo mengumumkan, partai-partai politik di Indonesia telah mencapai kesepakatan untuk mengurangi tunjangan anggota DPR RI.

Namun, ia juga mengatakan telah memerintahkan militer dan polisi untuk menindak tegas pihak-pihak yang dianggap perusuh dan penjarah, setelah insiden penjarahan di rumah beberapa anggota dewan, seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, Uya Kuya, hingga Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati.

Ia menyatakan, unsur-unsur kekerasan dalam aksi tersebut menyerupai tindakan terorisme dan makar.

"Sekali lagi, aspirasi murni yang disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai keliatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme," kata Prabowo.

Amnesty International mengatakan, pemberian label 'makar' dan 'terorisme' kepada para pengunjuk rasa mengabaikan alasan yang mendasari protes masyarakat.

“Memberi label demonstrasi publik dengan tuduhan makar atau terorisme adalah hal yang berlebihan, terutama ketika terus-menerus disajikan dengan narasi ‘campur tangan asing’ dan ‘memicu konflik’ ketika orang-orang berdemonstrasi untuk menyuarakan keprihatinan mereka tentang kebijakan pemerintah yang bermasalah,” kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dikutip dari artikel Indonesia’s deadly protests paused but deep resentment remains. Here’s what to know di CNN, Selasa.

“Pernyataan presiden tidak peka terhadap semua keluhan dan aspirasi yang telah disuarakan publik selama demonstrasi," lanjutnya.

Dewan HAM PBB Bereaksi

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) menyerukan penyelidikan atas dugaan penggunaan kekuatan aparat yang tidak proporsional dalam gelombang protes di Indonesia, Senin (1/9/2025).

Berikut pernyataan Dewan HAM PBB:

Kami memantau dengan saksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan parlemen, langkah-langkah efisiensi atau penghematan anggaran, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan. 

Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik.

Pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil menjaga ketertiban, sesuai dengan norma dan standar internasional, terkait dengan pengawasan pertemuan publik.

Semua pasukan keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum.

Kami menyerukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan atas semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan.

Penting juga bahwa media harus diizinkan untuk melaporkan peristiwa secara bebas dan independen.

Sementara, Human Rights Watch menyoroti respons Prabowo yang menyebut aksi demonstrasi massa yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia telah mengarah kepada gejala tindakan makar dan terorisme.

Organisasi HAM yang berbasis di Amerika Serikat itu pun menilai, pemerintah Indonesia telah "bertindak tidak bertanggungjawab dengan memperlakukan aksi demonstrasi sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme," sebagaimana dikutip dari The Guardian, artikel Indonesia protests explained: why did they start and how has the government responded?

Direktur Dewan HAM PBB untuk wilayah Asia, Meenakshi Ganguly, mengatakan respons pemerintah terhadap aksi unjuk rasa sangat memprihatinkan, "mengingat sejarah panjang aparat keamanan dalam menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran."

Adapun sejumlah kedutaan dan konsulat asing, termasuk AS, Australia, Prancis, Kanada, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, telah mengeluarkan peringatan perjalanan (travel warning) dan menyarankan warga negara mereka di Indonesia untuk menghindari area demonstrasi atau kerumunan publik yang besar. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pakar dan Media Asing Soroti Demo di Indonesia, Statement Prabowo Soal Makar Dikritik Amnesty dan Media Asing Sorot 20 Orang Hilang Imbas Demo Sepekan Terakhir, Berawal dari Protes Gaji Anggota DPR