DPR Janji Berubah, Pengamat Sebut tanpa Reformasi Parpol, Semua Sia-sia

Lucius juga menyoroti karakter partai politik yang oligarkis dan menolak perubahan, sehingga DPR sulit menjalankan peran sebagai lembaga yang berpihak pada rakyat.

“Reformasi DPR harus dimulai dari perubahan sistem dan revisi aturan seperti UU Parpol, UU Pemilu, dan UU MD3. Tanpa perubahan ini, DPR hanya akan jadi alat partai, bukan wakil rakyat,” tegasnya.

Janji Pembenahan dari DPR

Menanggapi tekanan publik, pimpinan DPR berjanji akan melakukan reformasi kelembagaan. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan kesiapannya memimpin langsung proses perubahan tersebut.

“Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR,” ujarnya, Kamis (4/9/2025).

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan langkah awal yang diambil, seperti penghentian tunjangan perumahan, moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, serta pemangkasan fasilitas dan penonaktifan anggota yang bermasalah.

“Kami mengambil langkah ini untuk merespons aspirasi masyarakat dan memulihkan kepercayaan publik,” kata Dasco, Jumat (5/9/2025).

Namun, pengamat menilai, perubahan tidak akan berarti jika tidak dibarengi reformasi internal partai politik yang selama ini memegang kendali penuh atas DPR.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menanti Reformasi DPR dan Polri, Publik Tunggu Perubahan Nyata."