Penyebab Dedi Mulyadi Tak Ikut 'Geruduk' Menkeu Purbaya, Ini Cara KDM Siasati Pemangkasan Dana TKD

Lantas, apa alasan KDM?

Dikatakan Dedi Mulyadi, salah satu alasan dia tak ikut ke Jakarta adalah karena dia sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tak pantas menentang keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat.

"Gubernur itu memiliki dua variabel. Pertama, dia adalah kepala daerah otonom yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan langsung. Kedua, dalam dirinya juga melekat sebagai wakil pemerintah pusat," ujar pria yang akrab disapa sebagai Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu, Sabtu (11/10/2025), dilansir dari TribunJabar.id.

Menurut Dedi Mulyadi, pemotongan dana transfer daerah ini merupakan keputusan pemerintah pusat yang harus dijalankan, bukan dipersoalkan. 

"Pemotongan dana transfer daerah itu merupakan keputusan pemerintah pusat. Dan sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di Provinsi Jawa Barat, tidak elok saya harus memprotes sebuah keputusan yang diputuskan oleh pemerintah pusat," jelasnya.

KDM menyebutkan bahwa pemotongan dana transfer ke daerah untuk Jawa Barat sebesar Rp2,45 triliun, kemudian untuk Kabupaten/Kota sekitar Rp2,7 triliun.

Kebijakan tersebut, kata Dedi Mulyadi, tentunya berpengaruh terhadap program pembangunan di daerah.

Pasalnya, selama ini sebagian besar proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.

Baca juga: Daftar Pernyataan Gubernur termasuk Rudy Masud Usai Temui Menkeu Protes Pemangkasan TKD

Untuk menyiasati keterbatasan anggaran ini, KDM pun menyiapkan langkah efisiensi besar-besaran di tubuh birokrasi yakni dengan pengurangan sejumlah kegiatan rutin pemerintah daerah mulai dari perjalanan dinas hingga belanja listrik dan air.

"Sekarang saya akan memotong sampai 75 persen dari kebiasaan perjalanan dinas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Termasuk barangkali dulu Gubernur Rp1,5 miliar diturunkan menjadi Rp750 juta," ungkap Dedi Mulyadi.

Selain itu, penggunaan listrik kantor juga akan dibatasi hingga 75 persen.

Lampu di bagian dalam gedung akan dimatikan pada malam hari, sementara bagian luar tetap menyala untuk keamanan.

Dedi Mulyadi juga akan menghapus kebiasaan menjamu tamu dengan makanan dalam kegiatan resmi.

"Kalau ada tamu, ada acara, kita siapkan snack, kita siapkan makan siang. Nanti kebiasaan itu akan kami hapuskan. Kami hanya akan menyiapkan air putih saja. Jadi nanti kalau bertamu ke provinsi hanya minum air putih," tutur KDM.

Meski dana transfer daerah berkurang, Dedi Mulyadi memastikan bahwa belanja pembangunan untuk kepentingan masyarakat tetap meningkat.