Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Dikritik, Wamensos Ajak Rekonsiliasi dan Ikhlaskan Masa Lalu

Ringkasan Berita:

• Usulan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto telah bergulir sejak 2010
• Keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto
• Wamensos Agus Jabo mengajak masyarakat untuk mengikhlaskan masa lalu dan fokus pada rekonsiliasi demi masa depan bangsa

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menanggapi kritik publik terkait usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto.

Ia meminta masyarakat untuk mengikhlaskan masa lalu dan mendorong rekonsiliasi demi masa depan bangsa.

Agus menjelaskan bahwa usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto bukanlah hal baru.

Menurutnya, usulan tersebut telah diajukan sejak tahun 2010, bersamaan dengan usulan untuk Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Baca juga: Bahlil Lahadalia: Soeharto Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional karena Jasa Persatuan dan Pembangunan

“Bahwa Gus Dur dan Pak Harto itu bukan ujug-ujug diusulkan sejak 2025 ini, tetapi sejak 2010,” ujar Agus dalam wawancara eksklusif di kanal YouTube Tribunnews, Sabtu (8/11/2025).

Proses Penilaian dan Kewenangan Presiden

Agus menyebut bahwa usulan tersebut telah melalui mekanisme formal di tingkat daerah melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).

Ia menilai bahwa seluruh syarat administratif dan prosedural untuk mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional telah terpenuhi.

Keputusan akhir, lanjutnya, berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebagai pihak yang memiliki kewenangan menetapkan gelar tersebut.

“Tentunya jasa-jasanya, syarat administrasinya, prosedurnya itu klir. Jadi kita harus memahami seperti itu,” tegasnya.

Baca juga: Respons Jokowi soal Usulan Soeharto dan Gus Dur jadi Pahlawan Nasional

Respons Terhadap Kritik Publik

Menanggapi kecaman dari sebagian masyarakat yang menyoroti rekam jejak Soeharto, Agus menyebut hal itu sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang wajar.

Namun, ia mengajak publik untuk tidak terus-menerus terjebak dalam konflik sejarah.

“Sudahlah masa lalu yang mengoyak bangsa ini, sejarah kelam sudah kita tutup. Kita berangkat kembali untuk membangkitkan bangsa ini,” ujarnya.

Agus menekankan pentingnya rekonsiliasi demi masa depan Indonesia.

Ia mengajak masyarakat untuk saling mengikhlaskan peristiwa kelam di masa lalu, termasuk konflik ideologi dan politik yang pernah terjadi di era pemerintahan Soeharto.

“Lebih baik ke depan ini melakukan rekonsiliasi. Kita saling mengikhlaskan apa yang terjadi di masa lalu demi bangsa kita dan generasi akan datang,” tuturnya.