Berita Nasional Terkini

Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Dikritik, Wamensos Ajak Rekonsiliasi dan Ikhlaskan Masa Lalu

Wamensos Agus Jabo meminta masyarakat untuk mengikhlaskan masa lalu demi masa depan bangsa terkait usulan Soeharto sebagai pahlawan, Sabtu (8/11/2025)

kebudayaan.kemdikbud.go.id
GELAR PAHLAWAN SOEHARTO - Potret Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Wamensos Agus Jabo meminta masyarakat untuk mengikhlaskan masa lalu demi masa depan bangsa terkait usulan Soeharto sebagai pahlawan, Sabtu (8/11/2025) (kebudayaan.kemdikbud.go.id) 

Ia juga menegaskan bahwa siapapun yang telah berjuang untuk Indonesia, tanpa memandang latar belakang politik atau sejarah pribadi, layak dipertimbangkan sebagai pahlawan nasional.

Baca juga: Respons Jokowi soal Usulan Soeharto dan Gus Dur jadi Pahlawan Nasional

Ragam Kritik Wacana Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Wacana Soeharto diberi gelar pahlawan nasional memunculkan kritik dari berbagai pihak.

Beberapa organisasi masyarakat (ormas) seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, hingga lembaga independen seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (KontraS) mengecam wacana tersebut.

Mustasyar PBNU Ahmad Mustofa atau Gus Mus menolak keras Soeharto diberi gelar pahlawan nasional.

Dia mengenang ketika di rezim Soeharto, kepemimpinan mantan Panglima ABRI (kini TNI) itu menyisakan luka bagi banyak ulama dan kiai.

Gus Mus menceritakan ketika plang NU dilarang untuk dipasang hingga sejumlah ulama dipaksa masuk ke Partai Golkar.

Sekilas informasi, Partai Golkar saat itu dianggap sebagai partai pemerintah dan motor penggerak politik Soeharto.

“Banyak kiai yang dimasukin sumur. Adik saya, Kiai Adib Bisri, keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” tuturnya pada Rabu (5/11/2025).

Sementara, Pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Usman Hamid, menganggap gelar pahlawan harus diberikan kepada sosok yang memegang nilai kebenaran dan keberanian moral hingga akhir hayatnya.

“Kalau meninggal dalam status tersangka atau terdakwa, apalagi terkait pelanggaran HAM atau korupsi, sulit disebut pahlawan,” ujar Usman pada Kamis (6/11/2025).

Usman menyoroti status hukum Soeharto yang tidak pernah tuntas. 

Ia menyebut Soeharto sebagai salah satu pemimpin paling buruk di Asia Tenggara, menurut sejumlah kajian internasional.

“Bagaimana bisa Soeharto disandingkan dengan Gus Dur atau Marsinah?” tukasnya.

Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, menegaskan Soeharto tidak layak untuk diberi gelar pahlawan nasional.

Baca juga: Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Puan Ingatkan Rekam Jejak, Yusril: Keputusan Ada di Tangan Presiden

Sumber: Tribunnews
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved