Termasuk Tidar Kaltim, Daftar Kader yang Menolak Ketua Umum Projo Budi Arie Gabung Gerindra

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap empat terdakwa pada Mei lalu, Budi Arie diduga meminta jatah sebesar 50 persen dari hasil pengamanan situs judi online yang dilakukan sejumlah eks pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Dugaan inilah yang menimbulkan penilaian negatif terhadap rekam jejaknya di mata publik, termasuk kalangan internal Gerindra,” tukasnya.

Reza yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim menilai, latar belakang Budi Arie yang dikenal sebagai pimpinan relawan pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi pertimbangan tersendiri.

Ia menegaskan, Gerindra akan semakin dicintai rakyat jika figur-figur yang dihadirkan adalah sosok berintegritas dan bebas dari pragmatisme politik.

“Di Gerindra, kader-kader diajarkan untuk memegang akar perjuangan dan menjunjung kejujuran.

Kami tahu Gerindra merupakan partai inklusif, terbuka untuk siapa saja. 

Namun, hal itu bukan berarti memberikan karpet merah kepada individu tertentu,” tegasnya.

2. DPC Gerindra Pematangsiantar: cara berlindung dari kasus hukum

DPC Gerindra Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara (Sumut), menolak Budi karena berbagai pertimbangan.

Ketua DPC Gerindra Pematangsiantar, Gusmiyadi menilai rencana Budi Arie gabung ke Gerindra sebagai langkah pragmatis untuk melindungi dari potensi jeratan hukum, terkais kasus di Kominfo.

Selain itu, Gusmiyadi menilai Budi Arie juga dinilai bergabung karena ingin mendapat posisi penting dari Prabowo. 

"Langkah pragmatis tersebut dibaca sebagai sebuah cara untuk berlindung dari kasus hukum yang berpotensi melilit dirinya dan disisi lain Budi Arie juga tentu berharap masih bisa mendapat posisi penting dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo," ujar Gusmiyadi, Jumat (7/11/2025). 

Di sisi lain, Anggota DPRD Sumut ini jika Budi Arie bergabung, kepercayaan publik ke Prabowo dapat menurun karena Ketua Umum Gerindra itu dinilai sedang fokus dalam pemberantasan korupsi. 

Belum lagi klaim Budi Arie soal logo Projo yang bakal mengganti logo hingga menyanggah jika Projo merupakan singkatan dari Pro Jokowi merupakan langkah tidak etis.

"Baru-baru ini klaim Budi Arie soal arti nama Projo dan kaitannya dengan logo wajah Jokowi juga dinilai sebagai langkah tidak beradab dalam memainkan catur politik.