Dana Transfer Daerah Dipangkas, Kaltim Bisa Apa?

Untuk pelaksanaan program Gratispol ini Pemprov Kaltim tahun ini menganggarkan Rp 750 miliar.

Dan pada 2026 akan dialokasikan Rp 1,2 triliun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim diperkirakan akan menyusut secara signifikan.

APBD Kaltim yang semula diproyeksikan mencapai Rp21 triliun, akan berpotensi turun menjadi Rp15 triliun. 

Hal ini mau tidak mau akan berdampak besar pada program-program pembangunan yang telah disusun dan mengharuskan adanya evaluasi ulang.

Beberapa proyek pembangunan strategis dan prioritas dengan anggaran besar terancam terhambat atau tertunda.

Bahkan, menurut informasi, proyek-proyek yang sudah masuk tahap lelang bisa ditinjau ulang.

Apa alasan pemerintah pusat memangkas anggaran transfer ke daerah. Berbagai asumsi pun bermunculan.

Berkurangnya anggaran dari pusat ke daerah, karena kebijakan pembangunan IKN yang menyedot banyak anggaran.

Belum lagi program-program Presiden Prabowo yang menghabiskan dana triliunan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kesehatan Gratis, dan Koperasi Merah Putih.

Sebenarnya program–program tersebut sekilas sangat membantu rakyat di daerah.

Namun pada pelaksanaannya, daerah justru ketambahan beban anggaran guna mendukung jalannya program tersebut.

Baca juga: Gratispol Pendidikan, Sudah Adilkah?

Bisa jadi anggaran program MBG sudah disiapkan pusat, faktanya daerah masih harus mengalokasikan anggaran pendukung.

Pemangkasan anggaran transfer daerah jelas memberatkan Kaltim.

Karena selama ini, sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Kaltim masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.