Catatan Komisi X DPR RI: Evaluasi Program Pendidikan Tahun 2025 dan Harapan 2026

Oleh: Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P, KETUA KOMISI X DPR RI

TRIBUNKALTIM.CO - Sepanjang tahun 2025, Pemerintah telah melaksanakan berbagai program strategis di bidang pendidikan. Program-program tersebut antara lain:

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Bidang Pendidikan sebagai langkah percepatan peningkatan mutu pembelajaran

Pengembangan Program Sekolah Rakyat dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperkuat akses pendidikan sekaligus mendukung kesehatan dan kesiapan belajar peserta didik

Peningkatan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN melalui penataan tunjangan dan insentif; serta upaya penanganan dan pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan berbagai program tersebut, menjelang berakhirnya Tahun 2025, Komisi X DPR RI menyampaikan sejumlah catatan penting di bidang pendidikan sebagai hasil evaluasi kinerja sepanjang tahun 2025, sekaligus harapan perbaikan dan penguatan kebijakan pendidikan pada Tahun 2026.

1. Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Bidang Pendidikan

Pada Tahun 2025, Pemerintah menetapkan berbagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bidang pendidikan sebagai respons cepat terhadap persoalan mendasar pendidikan nasional.

Program tersebut meliputi revitalisasi sekolah, pengembangan SMA Unggul Garuda, serta digitalisasi pembelajaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025.

Pelaksanaan PHTC sepanjang tahun 2025 menunjukkan capaian kuantitatif yang cukup baik, khususnya pada program revitalisasi sekolah.

Target awal revitalisasi lebih dari 12.800 satuan pendidikan berhasil terlampaui menjadi lebih dari 16.600 satuan pendidikan.

Sementara itu, capaian digitalisasi pembelajaran mencapai sekitar 124.000 unit dari target distribusi sekitar 288.800 unit Interactive Flat Panel (IFP).

Dari sisi kualitas, program SMA Unggul Garuda telah memiliki 16 unit operasional dan menetapkan 12 sekolah sebagai percontohan berstandar internasional.

Memasuki Tahun 2026, Komisi X DPR RI berharap terjadi transisi kebijakan dari sekadar pencapaian infrastruktur menuju peningkatan kualitas dan pemerataan yang lebih substantif.

Pada program digitalisasi pembelajaran, fokus kebijakan perlu bergeser dari distribusi perangkat menuju peningkatan kompetensi guru serta kualitas konten pembelajaran di platform Rumah Pendidikan.

Sementara itu, pengembangan SMA Unggul Garuda diharapkan tidak hanya terbatas pada sekolah percontohan, tetapi diperluas melalui pembangunan sekolah baru di berbagai wilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

2. Program Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis