DPRD Kaltim Gali Strategi Pengawasan Jalan dari Jawa Timur

TRIBUNKALTIM.CO, SURABAYA - Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Jawa Timur (Jatim) pada Jumat (3/10/2025) dalam upaya memperkuat efektivitas pengawasan terhadap program revitalisasi jalan provinsi.

Kunjungan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran legislatif dalam memastikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPRD Kaltim menggelar diskusi intensif bersama jajaran DPRD Jatim.

Pembahasan difokuskan pada kebijakan, strategi, dan praktik terbaik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan jalan.

Baca juga: DPRD Kaltim Kawal Perjuangan Status Tenaga Bakti Rimbawan 

Jawa Timur dipilih sebagai lokasi benchmarking karena dinilai berhasil mengintegrasikan pembangunan jalan dengan tata ruang wilayah.

Provinsi ini juga memiliki sistem pengawasan dan evaluasi berlapis yang didukung oleh teknologi digital.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memperkaya referensi pengawasan pembangunan di Kalimantan Timur.

Hal ini penting dalam menghadapi tantangan seperti kerusakan jalan akibat beban kendaraan berlebih, keterbatasan anggaran, dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal.

Baca juga: DPRD Kaltim Dorong Penguatan DMI, Dukung Pembinaan dan Fasilitasi Masjid

“Kami ingin belajar dari pengalaman Jawa Timur, khususnya dalam skema pendanaan, teknologi konstruksi, dan pelibatan dunia usaha dalam menjaga kualitas jalan,” ujar Abdulloh.

Ia menegaskan bahwa revitalisasi jalan bukan hanya persoalan infrastruktur fisik, tetapi juga menyangkut aksesibilitas, keadilan pembangunan, dan keberlanjutan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.

Komisi III DPRD Kaltim juga menyoroti pentingnya indikator keberhasilan program revitalisasi, sistem monitoring real-time, serta strategi penyelesaian masalah sosial dan pembebasan lahan.

Baca juga: DPRD Kaltim Dorong Percepatan Pembangunan Desa, Fokus Infrastruktur dan Akses Listrik

DPRD Jatim memaparkan sejumlah inovasi, termasuk penggunaan teknologi ramah lingkungan dan pendekatan kolaboratif bersama sektor industri serta masyarakat.

Selain aspek teknis, rombongan Komisi III DPRD Kaltim turut mendalami isu-isu non-teknis yang sering menghambat pembangunan, seperti penyelesaian konflik sosial dan proses pembebasan lahan.

Peran dunia usaha, terutama sektor pertambangan, perkebunan, dan industri, juga didorong agar lebih aktif menjaga kualitas jalan yang mereka manfaatkan.

Kegiatan benchmarking ini menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan dibawa ke rapat kerja bersama mitra pemerintah daerah di Kalimantan Timur.

Hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan penyusunan program kerja tahun anggaran mendatang. (adv/akb)