TOPIK

Blok Mahakam

Plus-Minus Libatkan Total E&P Indonesie di Blok Mahakam
Kamis, 16 April 2015 22:40 WITA
Kata dia, satu sisi Kementerian ESDM pernah menegaskan untuk mengelola Blok Mahakam tidak ingin melibatkan perusahaan asing.
Menteri ESDM Tegaskan Hak Partisipasi Tidak Boleh Dibagi ke Swasta
Selasa, 14 April 2015 11:38 WITA
“Pemda dapat 25 persen, lama-lama digadaikan ke swasta, akhirnya pemdanya tidak dapat apa-apa,” jelas Sudirman.
Gubernur Kaltim Minta Pertamina Gandeng Total
Selasa, 14 April 2015 09:24 WITA
Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak meminta pemerintah pusat tetap melibatkan Total E&P Indonesie dalam pengelolaan Blok Mahakam.
Siapa Taipan yang Digandeng Pemda Kaltim di Blok Mahakam?
Selasa, 7 April 2015 18:10 WITA
Nama-nama “besar” mulai terdengar sayup-sayup di balik riuhnya tarik-menarik negosiasi perpanjangan kontrak Blok Mahakam. Siapa saja mereka?
Mau Tahu Pangkal Soal Pengelolaan Blok Mahakam? Simak Berita Ini
Senin, 30 Maret 2015 22:52 WITA
Dalam klausul perjanjian penguasaan blok tidak pernah dicantumkan pasal yang memungkinkan pemerintah,dalam hal ini Pertamina melakukan intervensi.
Setiap Tahun Total E&P Indonesie Urus 530 Izin Administrasi
Kamis, 26 Maret 2015 18:14 WITA
Kendala birokrasi itu, menurut dia, dimungkinkan Total E&P Indonesie legowo melepaskan aset-asetnya jika diambil alih oleh pemerintah pusat
Ali Hamdi: Blok Mahakam Diibaratkan Seperti Mobil Tua
Kamis, 26 Maret 2015 17:33 WITA
Blok Mahakam yang akan dikelola oleh pemerintah pusat, masih memiliki prospek. Tetapi kandungannya sudah tidak seperti pertama kali dikelola.
Eskploitasi Total E&P Indonesie Tidak Semua Menghasilkan Minyak dan Gas
Kamis, 26 Maret 2015 17:19 WITA
"Dari delapan titik hanya dua yang potensinya sesuai harapan. Yang empat tidak sesuai targetnya," kata Edy, dari Fraksi PDI Perjuangan,
Awang Bersuara Tinggi Kesal dengan Menteri ESDM, Ada Apa?
Selasa, 24 Maret 2015 18:21 WITA
Gubernur Kaltim dua periode ini meminta Pemerintah Pusat melalui Menteri ESDM, tidak mengerdilkan kemampuan Kaltim.
Khawatir Jadi Alat Swasta, Menteri ESDM Ingin Pemda Kaltim tak Diberi PI
Selasa, 24 Maret 2015 17:55 WITA
PI sebetulnya mengarah ke penerimaan daerah. Salah satu pertimbangannya, daerah jadi fronting memperoleh PI, tapi sebenarnya pemda tak dapat apa-apa
Keputusan Soal Blok Mahakam Belum Tertulis, Masih Sebatas Berita
Sabtu, 21 Maret 2015 09:04 WITA
Terkait pembagian hak partisipasi 10 persen antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara, dikatakan Hadi, sebaiknya disepakati bersama.
Aset Perusda Mandiri Migas Pratama Hanya Rp 150 Miliar
Selasa, 17 Maret 2015 12:57 WITA
"Untuk meminjam uang sebesar itu Rp 5,6 triliun, paling tidak kita harus punya aset sebesar Rp 10 triliun lebih," papar Hadzairin.
Legislator ini Masih Berharap Skema Golden Share
Senin, 16 Maret 2015 20:34 WITA
Menurut Muspandi, melalui pola golden share, pemerintah tidak perlu mengeluarkan modal.
Alung Sebut PT Yudhistira Siapkan Rp 200 Triliun
Senin, 16 Maret 2015 17:54 WITA
"Tetapi, kami menginginkan 25 persen sampai 30 persen. Meskipun ada target minimal 19 persen," kata Syahrun
Perusda MMP Jamin WI di Blok Mahakam Tak Akan Digadaikan
Senin, 16 Maret 2015 17:40 WITA
Hadzairin mengatakan, Perusda MMP tak ingin mengulangi kesalahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Nusa Tenggara Barat (NTB) di Newmont
Gubernur Minta Rita Tak Sewot
Senin, 16 Maret 2015 17:20 WITA
Beberapa Anggota DPRD Kaltim menyebut, kesepakatan awal antara Pemprov Kaltim (40 persen) dan Pemkab Kukar (60 persen) harus direvisi.
Pemprov Kaltim Tunggu Tawaran Resmi Pertamina
Kamis, 12 Maret 2015 02:13 WITA
Nanti kita bicarakan di pertemuan tersebut. Saya akan bawa Bupati Kukar. Tapi yang jelas, sebelum pertemuan itu, Kaltim dan Kukar harus sudah satu
Dianggap Merugikan, Gubernur Didesak Batalkan MoU dengan Yudhistira
Rabu, 11 Maret 2015 10:08 WITA
"Ini seperti kita punya rumah. Lalu datang orang dan agunkan sertifikat kita. Dia dapat 80 persen, dan kita 20 persen. Ini gimana logikanya?"
Pertamina Juga Pakai dari Asing
Selasa, 10 Maret 2015 22:30 WITA
Awang menilai, hanya lembaga keuangan internasional yang sanggup membiayai bisnis migas, yang padat modal dan risiko.
Kaltim Bisa Berbagi Biayai Blok Mahakam
Selasa, 10 Maret 2015 22:26 WITA
Partisipasi di pengelolaan Blok Mahakam, dinilai Aji menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial.
Rusman Ya'qub: Tawaran Pertamina Perlu Dipertimbangkan
Selasa, 10 Maret 2015 15:59 WITA
Pemprov Kaltim menggandeng PT Yudhistira Bumi Energi (YBE) dua tahun lalu, melakukan MoU dengan PT Migas Mandiri Pratama (MPP).
Dahri Minta Pemprov Tinjau Tawaran Pertamina
Selasa, 10 Maret 2015 15:39 WITA
Dahri mengingatkan, siapapun yang akan menjadi partnership Pemprov Kaltim, harus bisa mensejahterakan rakyat Kaltim.
Pertamina Cari Mitra Mengelola Blok Mahakam
Selasa, 10 Maret 2015 13:53 WITA
Direktur Utama Pertamina, Dwi Sutjipto masih berpikir-pikir akan bekerjasama dengan siapa meskipun telah mendapat persetujuan dari pemerintah.
Awang Tanyakan Pendanaan Kukar Kelola Blok Mahakam
Senin, 9 Maret 2015 19:09 WITA
Artinya, banyak sumur di wilayah Kukar yang sudah tidak aktif. Sementara yang aktif masuk di wilayah Provinsi Kaltim.
Kaltim Minta 19 Persen di Blok Mahakam
Senin, 9 Maret 2015 18:59 WITA
Namun, kata Hadzairin, pola ini bisa saja berubah, menyesuaikan dengan berbagai kemungkinan skenario yang terjadi.
JK Ingatkan Kasus Newmont Tak Terulang di Blok Mahakam
Senin, 9 Maret 2015 18:03 WITA
Nampaknya kekhawatiran JK terkait Blok Mahakam akan seperti Newmont, sangat beralasan.
80 Persen Hak Kaltim di Blok Mahakam Bakal Dinikmati Swasta
Senin, 9 Maret 2015 17:54 WITA
"Kalau rugi, yang nanggung juga PT Yudhistira. Kita tahu, bisnis migas ini padat modal dan risiko,” jelas Hadzairin.
Kaltim Harus Rekrut Tenaga Ahli di Bidang Migas
Jumat, 6 Maret 2015 21:11 WITA
Komisi II DPRD Provinsi Kaltim mengingatkan Pemprov Kaltim segera mencari sumber daya manusia (SDM), tenaga-tenaga ahli dibidang minyak dan gas.
Total E&P Tunggu Kepastian Mahakam
Jumat, 6 Maret 2015 12:52 WITA
Perusahaan asal Prancis ini berharap bisa ikut dilibatkan mengelola blok ini hingga lima tahun ke depan dalam rangka transisi pengalihan ke Pertamina.
Mukmin Sabar Menunggu Hasil Tindaklanjut Blok Mahakam
Kamis, 5 Maret 2015 17:52 WITA
Minimal 10 persen. Ya sabar sedikit untuk perkembangan informasi dari Pak Wapres (JK)

⟨1 2 3 4 5 ⟩

Berita Terkini

live-streaming-liga-italia-as-roma-vs-ac-milan-borja-mayoral-akan-gantikan-dzeko-ibra-siap-beraksi.jpg

Prediksi Skor AS Roma vs AC Milan di Liga Italia, Susunan Pemain, H2H

8 menit lalu

Disnakertrans Berau Tetap Gelar Job Fair Tahun Ini, Ini Alasannya

16 menit lalu

Puluhan Paket Dinas PUPR Belum Dibayar 30 Persen, Pemkab PPU Tunggu Dana Transfer

19 menit lalu

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes Rahasiakan Susunan Pemain saat Hadapi Persis Solo

21 menit lalu

TOPIK

Blok Mahakam

Kata dia, satu sisi Kementerian ESDM pernah menegaskan untuk mengelola Blok Mahakam tidak ingin melibatkan perusahaan asing.

“Pemda dapat 25 persen, lama-lama digadaikan ke swasta, akhirnya pemdanya tidak dapat apa-apa,” jelas Sudirman.

Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak meminta pemerintah pusat tetap melibatkan Total E&P Indonesie dalam pengelolaan Blok Mahakam.

Nama-nama “besar” mulai terdengar sayup-sayup di balik riuhnya tarik-menarik negosiasi perpanjangan kontrak Blok Mahakam. Siapa saja mereka?

Dalam klausul perjanjian penguasaan blok tidak pernah dicantumkan pasal yang memungkinkan pemerintah,dalam hal ini Pertamina melakukan intervensi.

Kendala birokrasi itu, menurut dia, dimungkinkan Total E&P Indonesie legowo melepaskan aset-asetnya jika diambil alih oleh pemerintah pusat

Blok Mahakam yang akan dikelola oleh pemerintah pusat, masih memiliki prospek. Tetapi kandungannya sudah tidak seperti pertama kali dikelola.

"Dari delapan titik hanya dua yang potensinya sesuai harapan. Yang empat tidak sesuai targetnya," kata Edy, dari Fraksi PDI Perjuangan,

Gubernur Kaltim dua periode ini meminta Pemerintah Pusat melalui Menteri ESDM, tidak mengerdilkan kemampuan Kaltim.

PI sebetulnya mengarah ke penerimaan daerah. Salah satu pertimbangannya, daerah jadi fronting memperoleh PI, tapi sebenarnya pemda tak dapat apa-apa

Terkait pembagian hak partisipasi 10 persen antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara, dikatakan Hadi, sebaiknya disepakati bersama.

"Untuk meminjam uang sebesar itu Rp 5,6 triliun, paling tidak kita harus punya aset sebesar Rp 10 triliun lebih," papar Hadzairin.

Menurut Muspandi, melalui pola golden share, pemerintah tidak perlu mengeluarkan modal.

"Tetapi, kami menginginkan 25 persen sampai 30 persen. Meskipun ada target minimal 19 persen," kata Syahrun

Hadzairin mengatakan, Perusda MMP tak ingin mengulangi kesalahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Nusa Tenggara Barat (NTB) di Newmont

Beberapa Anggota DPRD Kaltim menyebut, kesepakatan awal antara Pemprov Kaltim (40 persen) dan Pemkab Kukar (60 persen) harus direvisi.

Nanti kita bicarakan di pertemuan tersebut. Saya akan bawa Bupati Kukar. Tapi yang jelas, sebelum pertemuan itu, Kaltim dan Kukar harus sudah satu

"Ini seperti kita punya rumah. Lalu datang orang dan agunkan sertifikat kita. Dia dapat 80 persen, dan kita 20 persen. Ini gimana logikanya?"

Awang menilai, hanya lembaga keuangan internasional yang sanggup membiayai bisnis migas, yang padat modal dan risiko.

Partisipasi di pengelolaan Blok Mahakam, dinilai Aji menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial.

Pemprov Kaltim menggandeng PT Yudhistira Bumi Energi (YBE) dua tahun lalu, melakukan MoU dengan PT Migas Mandiri Pratama (MPP).

Dahri mengingatkan, siapapun yang akan menjadi partnership Pemprov Kaltim, harus bisa mensejahterakan rakyat Kaltim.

Direktur Utama Pertamina, Dwi Sutjipto masih berpikir-pikir akan bekerjasama dengan siapa meskipun telah mendapat persetujuan dari pemerintah.

Artinya, banyak sumur di wilayah Kukar yang sudah tidak aktif. Sementara yang aktif masuk di wilayah Provinsi Kaltim.

Namun, kata Hadzairin, pola ini bisa saja berubah, menyesuaikan dengan berbagai kemungkinan skenario yang terjadi.

Nampaknya kekhawatiran JK terkait Blok Mahakam akan seperti Newmont, sangat beralasan.

"Kalau rugi, yang nanggung juga PT Yudhistira. Kita tahu, bisnis migas ini padat modal dan risiko,” jelas Hadzairin.

Komisi II DPRD Provinsi Kaltim mengingatkan Pemprov Kaltim segera mencari sumber daya manusia (SDM), tenaga-tenaga ahli dibidang minyak dan gas.

Perusahaan asal Prancis ini berharap bisa ikut dilibatkan mengelola blok ini hingga lima tahun ke depan dalam rangka transisi pengalihan ke Pertamina.

Minimal 10 persen. Ya sabar sedikit untuk perkembangan informasi dari Pak Wapres (JK)

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved