Pidato Prabowo di Sidang Tahunan MPR 2025 Tak Singgung Anggaran IKN, Ini Kata Basuki Hadimuljono

TRIBUNKALTIM.CO - Dalam Sidang Tahunan MPR 2025 yang digelar menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan yang menjadi sorotan publik. 

Salah satu hal yang menarik perhatian adalah tidak disebutnya secara eksplisit anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dalam pidato yang berlangsung Jumat (15/8/2025)

Namun, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, segera memberikan klarifikasi bahwa absennya rincian anggaran bukan berarti proyek IKN dikesampingkan. 

Menurutnya, durasi pidato yang terbatas tidak memungkinkan untuk memuat seluruh detail teknis dan fiskal.

Baca juga: Respons Menkeu Sri Mulyani dan Mensesneg soal Pidato Prabowo yang Tak Singgung Gaji PNS Naik 2026

“Pidato Bapak Presiden berapa menit? Enggak mungkin semuanya disebutkan,” ujar Basuki Hadimuljono kepada Kompas.com, Sabtu (16/8/2025).

Basuki Hadimuljono adalah sosok teknokrat senior yang telah lama berkecimpung di dunia infrastruktur. 

Ia menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan kini dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Otorita IKN.

Lahir di Surakarta pada 5 November 1954, Basuki meraih gelar doktor teknik sipil dari Colorado State University. 

Kariernya di Kementerian PUPR mencakup berbagai posisi strategis, termasuk Kepala Badan Litbang, Inspektur Jenderal, dan Dirjen Penataan Ruang. 

Ia dikenal sebagai “Bapak Infrastruktur” karena perannya dalam pembangunan jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera, dan proyek strategis lainnya.

Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah proyek pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah baru yang lebih strategis dan berkelanjutan. 

Terletak di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, IKN dirancang sebagai pusat pemerintahan yang modern, hijau, dan inklusif.

Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan. 

Kalimantan Timur dinilai memiliki risiko bencana alam yang rendah, berada di tengah-tengah Indonesia secara geografis, dan memiliki infrastruktur dasar yang mendukung.

Selain itu, pemindahan ini bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta yang sudah terlalu padat dan mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Baca juga: Tak Dihadiri Pejabat Pusat, Upacara HUT ke-80 RI di IKN Dihadiri 3.000 Peserta 

Progres dan Anggaran IKN

Meski tidak disebutkan secara rinci dalam pidato Presiden, Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas. 

Ia menyebut bahwa pembangunan Istana Wakil Presiden akan rampung pada November 2025, sementara proyek jalan utama seperti Jalan 1A, 1B, dan 1C dikerjakan 24 jam penuh untuk mengejar target penyelesaian.

Sebanyak 28 proyek baru senilai Rp 18,37 triliun telah masuk dalam Tahap II pembangunan dan tengah dilelang. 

Basuki menyebut bahwa kontrak proyek akan ditandatangani pada akhir September dan pekerjaan dimulai Oktober 2025.

Adapun anggaran IKN dalam APBN 2026 sebesar Rp 6,3 triliun masih bersifat indikatif dan belum dibahas di DPR.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disusun dan disetujui oleh DPR.

APBN mencakup pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan, serta menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan fiskal.

Basuki mengungkap bahwa telah diajukan tambahan anggaran sebesar Rp 3,6 triliun untuk uang muka dari total nilai kontrak 40 proyek yang sedang berjalan.

“Padahal yang diumumkan Rp 6,3 triliun, itu kan indikatif. Belum dibahas di DPR,” tegas Basuki.

Kolaborasi Pemerintah dan Swasta

Pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan APBN. 

Pemerintah juga menggandeng sektor swasta melalui skema KPBU. Beberapa proyek besar yang telah disetujui antara lain:

- Proyek jalan senilai Rp 60 triliun
- Proyek Union senilai Rp 70 triliun
- Pembangunan 8 tower hunian ASN dan 109 rumah tapak oleh PT Intiland
- Investasi sektor pariwisata seperti hotel, restoran, dan Taman Safari

Skema KPBU memungkinkan badan usaha membiayai proyek terlebih dahulu, dan pemerintah membayar secara bertahap melalui mekanisme availability payment. 

Ini menjadi solusi inovatif untuk mempercepat pembangunan tanpa membebani APBN secara langsung.

Tiga Pilar Pembangunan IKN Kalimantan Timur

Basuki juga menjelaskan bahwa pembangunan IKN melibatkan tiga institusi utama:

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
- Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)

Kolaborasi ini menunjukkan sinergi lintas kementerian dalam mewujudkan visi IKN sebagai “kota dunia untuk semua.”

Target Tuntas dalam 3 Tahun

Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan target agar pembangunan IKN selesai dalam tiga tahun. 

Hal ini mencakup penyelesaian fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Dengan komitmen yang kuat dan dukungan anggaran serta investasi, Basuki optimistis bahwa pembangunan IKN akan terus berjalan sesuai rencana.

3 Hal Penting Tak Disinggung Prabowo saat Pidato di Sidang Tahunan MPR

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung sama sekali soal tiga hal penting saat dua kali berpidato di gedung parlemen (MPR/DPR/DPD) Jakarta, Jumat (15/8/2025) kemarin.

Tiga hal penting yang tidak singgung Prabowo yakni, soal penanganan Hak Asasi Manusia (HAM), gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2026, dan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Prabowo dua kali berpidato di sidang tahunan tersebut.

Pidato pertama dibacakan Prabowo pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di pagi hari.

Dan di pidato kedua, Prabowo menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026, pada siang hari di tempat dan hari yang sama.

Ini adalah pidato kenegaraan pertama Prabowo di kompleks parlemen setelah setahun menjabat presiden RI.

Sidang Tahunan MPR merupakan kegiatan rutin diadakan setiap tahun menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus.

Sidang Tahunan ini biasanya digelar tanggal 16 Agustus, namun tahun ini dilaksanakan pada 15 Agustus.

Pasalnya, 16 Agustus 2025 jatuh pada hari Sabtu.

Pada pidato yang dihadiri seluruh Anggota MPR RI itu, Prabowo menyinggung sejumlah hal termasuk soal kasus hukum, pengangguran, koperasi merah putih, tambang ilegal, dan sebagainya.

Namun ada tiga hal penting yang ditunggu publik dan kerap jadi perbincangan di tengah masyarakat namun tidak disinggung Prabowo dalam pidatonya.

Soal HAM Tak Diungkit

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyayangkan Prabowo sama sekali tak menyinggung perihal Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pidatonya.

Amnesty International Indonesia adalah bagian dari gerakan global Amnesty International, yang fokus pada perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. 

Mereka melakukan penelitian, advokasi, kampanye, dan edukasi untuk memastikan semua orang menikmati hak asasi mereka sesuai dengan standar internasional. 

"Dalam soal hak asasi manusia, tidak ada misalnya pesan-pesan yang jelas tentang bagaimana negara mau menyelesaikan problem hak asasi manusia." 

"Misalnya pelanggaran HAM berat di masa lalu, tidak satu kata pun yang muncul di sana," ucap Usman Hamid di Kompas.TV, Jumat (15/8/2025).

Presiden Prabowo juga sempat meminta agar semua masyarakat di luar pemerintahan tetap memberikan kritik kepada pemerintah.

Usman berujar bahwa hal itu bertolak belakang dengan sikap Prabowo yang berulang kali melontarkan pernyataan-pernyataan yang dinilai negatif.

Baca juga: Ada 1.063 Tambang Ilegal, Prabowo Sindir Kapolri dan Panglima TNI, Jangan-jangan Ada Anak Buahmu

Seperti menuduh demonstrasi didanai oleh asing dan menuduh demonstrasi didanai oleh koruptor.

Anggaran IKN Tak Disinggung Prabowo

Prabowo juga tidak menyinggung sama sekali soal alokasi anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pidato nota keuangan dan penyampaian Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026.

IKN berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartenagara, Provinsi Kalimantam Timur.

Padahal publik menanti sikap Prabowo soal kelanjutan nasib IKN.

Apakah IKN tetap lanjut di era Prabowo?

"IKN lanjut. IKN lanjut, sebagaimana sudah diutuskan oleh Bapak Presiden bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan," ujar  Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

"Dan diminta kepada Kepala Otorita IKN, dalam ini Bapak Basuki (Basuki Hadimuljono) diberi target dalam tiga tahun ke depan harus menyelesaikan seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat kita berpindah (ibu kota negara ke IKN)," jelasnya.

Dia mengutarakan syarat yang dimaksud yakni IKN sudah memiliki fungsi pemerintahan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

"Jadi tidak ada masalah dengan IKN. Lanjut terus," tegas orang kepercayaan Prabowo ini.

Baca juga: Prabowo Alokasikan Rp335 Triliun untuk Program MBG di Tahun 2026, Klaim Ciptakan 290 Lapangan Kerja

Gaji PNS juga Tidak Disebut Prabowo

Setiap tahun ketika presiden menyampaikan pidato di parlemen kerap diangkat soal rencana kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).

Namun dalam pidato Prabowo kemarin hal itu tidak disinggung sama sekali

Isu ini bahkan langsung masuk daftar pencarian terpopuler di Google Trends dengan kata kunci “kenaikan gaji PNS 2026”.

Satu-satunya hal yang berkaitan langsung dengan penghasilan ASN adalah alokasi anggaran di sektor pendidikan. 

“Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS dan Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah disiapkan secara memadai,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Tidak ada pernyataan eksplisit mengenai kenaikan gaji PNS secara menyeluruh.

Dalam pidato setebal 15 halaman itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Menjawab pertanyaan publik, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah belum memiliki ruang fiskal untuk menaikkan gaji PNS.

Ruang fiskal adalah kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran bagi program dan kebijakan baru tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara.

"Gaji kita akan melihat kepada fiskal space tahun 2026, tadi mayoritas program prioritas nasional," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2026 di Direktorat Pajak, Jumat (15/8/2025).

Baca juga: Respons Menkeu Sri Mulyani dan Mensesneg soal Pidato Prabowo yang Tak Singgung Gaji PNS Naik 2026

Dua Kali Pidato di Parlemen

Pidato Presiden RI di parlemen (MPR/DPR/DPD RI) digelar setiap tahun menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI.

Kemarin untuk pertama kalinya Presiden Prabowo berpidato di parlemen setahun pemerintahannya.

Pidato pertama Prabowo pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Pidato ini membahas sejumlah hal baik persoalan hukum, keamanan, pertahanan, politik, ekonomi, dan sebagainya.

Pidato kedua soal  Nota Keuangan dan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026.

Sementara pidato ini Prabowo secara spesifik membahas persoalan ekonomi.

Pidato ini dihadiri seluruh Anggota MPR RI hadir yang totalnya berjumlah  732 orang. 

Terdiri dari 580 anggota DPR RI dan anggota DPD RI 152 orang.

Sejumlah tamu penting akan hadir seperti mantan presiden dan mantan wakil presiden RI serta tamu negara perwakilan kedutaan besar asing di Indonesia. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Termasuk Gaji PNS, 3 Hal Penting Tak Disinggung Prabowo pada Pidatonya di DPR Kemarin

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Basuki Buka Suara Soal Anggaran IKN yang Tak Disinggung Prabowo"