Tribun Kaltim Hari Ini

Pemkot Klaim Salah Catat, PBB Warga Balikpapan Melonjak Drastis: Orangtua Saya tak Sanggup Bayar

Pemerintah Kota klaim salah catat terkait PBB Warga Balikpapan yang melonjak naik 3.000 Persen. Warga mengeluh lantaran tak sanggup membayar.

Penulis: Kun | Editor: Muhammad Fachri Ramadhani
Kolase Tribun Kaltim
Halaman utama Tribun Kaltim, Jumat (22/8/2025). Pemerintah Kota klaim salah catat terkait PBB Warga Balikpapan yang melonjak naik 3.000 Persen. Warga mengeluh lantaran tak sanggup membayar. 

Ia menerangkan, kasus kenaikan PBB hingga 3.000 persen yang dialami Arif disinyalir adanya kesalahan pencatatan posisi tanah di peta. Di mana, letak zona nilai tanah (ZNT) tidak ada di peta BPPDRB.

“Dulu mengurus PBB saat zaman KPP Pratama dia hanya mengandalkan PBB tetangga dan nama jalan. Warga bisanya tidak melihat sertifikat dan peta secara akurat. Jadi ada potensi salah penempatan ZNT,” ulasnya.

Dalam hal ini, Idham mengimbau para wajib pajak yang merasa keberatan bisa datang langsung ke kantor untuk mengonfirmasi kebenaran posisi tanah atau ZNT mereka. Sehingga, data akan diperbaiki jika ada kesalahan.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Balikpapan telah mengambil kebijakan intervensi dengan memberikan stimulus tambahan secara variatif mulai dari 30–90 persen. 

Ini, kata Idham, bertujuan untuk menyeimbangkan beban wajib pajak. Kebijakan stimulus tambahan ini mulai berlaku per Kamis (21/8) hingga akhir tahun nanti.

“Contoh, kasus yang viral kenaikan 3.000 persen, setelah intervensi stimulus 90 persen, ketetapan PBB nantinya hanya sekitar Rp2 jutaan. Itu dianggap wajar, mengingat luas tanahnya mencapai 1 hektare lebih,” pungkasnya.

Baca juga: Bapenda Kukar Pastikan PBB 2025 Tidak Naik

Demonstrasi

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Balikpapan bersama sejumlah tenaga pendidik atau guru menggelar aksi unjuk rasa di simpang tiga Plaza Balikpapan, Kamis (21/8). 

Aksi ini membawa sejumlah isu persoalan yang dihadapi belakangan ini, seperti halnya kenaikan PBB hingga pendapatan anggota DPR. 

Pengamatan Tribun Kaltim, massa aksi mengenakan pakaian dominan hitam, sebagian membawa spanduk berukuran besar bertuliskan "Negara Kuat, Rakyat Melarat".

Spanduk tersebut dibentangkan di tengah jalan, menjadi pusat perhatian para pengendara yang melintas.

Di sekeliling lokasi, sejumlah aparat kepolisian tampak berjaga di pos pengamanan.

Di sisi lain, beberapa peserta aksi tampil dengan atribut khas, seperti bendera PMII berwarna kuning-hitam yang dikibarkan di tengah jalan.

Salah satu peserta bahkan tampil tanpa mengenakan atasan, dan memakai ikat kepala berwarna merah. 

Aksi ini berlangsung di saat suasana jalanan yang masih ramai, meskipun arus lalu lintas sempat tersendat.

Tidak hanya itu, di bagian atas jembatan penyeberangan Plaza Balikpapan, terpasang sebuah kain hitam dengan simbol tengkorak yang dikenal dengan simbol dari anime One Piece, serta dibubuhi tulisan “Pejabat Sejahtera, Rakyat Sengsara”.

Ketua PMII Balikpapan, Hijir Ismail, menegaskan bahwa makna kemerdekaan harus dirasakan seluruh rakyat, bukan hanya kalangan pejabat.

"Kami menginginkan bahwa 80 tahun Indonesia merdeka tidak hanya sebuah seremonial belaka yang menghabiskan anggaran, tetapi menjadi sebuah harapan dan cita-cita kemerdekaan," ujarnya.

Hijir menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang tepat sasaran pada momentum kemerdekaan.

Ia menekankan agar pemerintah tidak sekadar menghabiskan dana untuk upacara, tetapi menggunakannya demi kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah harus menyadari bahwa masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, seperti isu air bersih di Balikpapan yang hingga kini belum tuntas.

"Hari ini Pemerintah Kota Balikpapan tidak begitu masif melakukan gerakan ke bawah," sesal Hijir.

Ia menilai kondisi ini menunjukkan ketimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Selain itu, Hijir menyinggung proyek pembangunan gedung baru DPRD Balikpapan yang dinilai tidak mendesak. 

PMII juga menyoroti kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sempat ramai diperbincangkan. Menurut Hijir, kenaikan PBB hingga 3.000 persen terjadi tanpa sosialisasi yang jelas kepada masyarakat.

"Pemerintah tidak melalui proses sosialisasi dalam rangka kenaikan PBB, artinya sembunyi-sembunyi," katanya.

Ia mengingatkan agar janji pemerintah kota untuk menggratiskan PBB tidak sekadar wacana.

"Itu harus kita kawal dan harus ada gerakan yang nyata dari pemerintah kota," tegasnya.

Ia memastikan bahwa aksi ini bukan yang terakhir.PMII akan melanjutkan konsolidasi bersama organisasi mahasiswa lainnya serta masyarakat untuk mengawal isu-isu kerakyatan.

"Insya Allah, nanti akan bergabung. Dan sore ini ada konsolidasi bersama teman-teman Cipayung,” tegasnya. (ars/ark/zyn)

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved