14 Fakta Demo Aliansi Balikpapan Melawan: Rahmad Mas'ud Absen, Emak-emak Ngamuk, Tidur di Balaikota?

Pasalnya, kebijakan pemerintah saat ini dinilai belum berpihak kepada warga Balikpapan.

Wawali Balikpapan, Bagus Susetyo mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan menghindari tindakan yang dapat memicu kerusuhan.

Masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif dengan cara yang positif demi menjaga Balikpapan sebagai kota aman, nyaman dan berdaya saing.

Hal inilah yang menjadikan alasan Balikpapan terus terpilih menjadi daerah penyelenggara event nasional.

Baca juga: PMII Bentang Bendera One Piece di Simpang Plaza Balikpapan, Soroti Kesejahteraan Guru Honorer

Ditambah dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, sehingga Balikpapan menjadi kota penyangga.

“Karena kita sayang Kota Balikpapan. Kita harap Balikpapan tetap menjadi kota yang aman, kondusif, tidak ada gejolak sosial maupun hal yang menyebabkan kegaduhan. Kita akan jaga itu,” tuturnya.

Wawali Balikpapan, Bagus Susetyo mengapresiasi kontrol sosial yang konstruktif, yang tidak hanya menyampaikan kritik tetapi juga menawarkan solusi.

Pihaknya berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai mitra yang konsisten dalam pembangunan kota.

“Jangan mengkritik tanpa solusi. Kami mengajak masyarakat untuk menyampaikan kontrol sosial disertai solusi yang dapat kita diskusikan bersama,” pungkasnya. 

6. Rahmad Mas'ud di Luar Kota

 Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud berhalangan temui demonstran Aliansi Balikpapan Melawan (Bakwan).

Wakil Walikota Balikpapan Bagus Susetyo beber posisi Walikota Rahmad Mas'ud, Senin (25/8/2025).

Dari pantauan Tribunkaltim.co, aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Balikpapan Melawan atau 'Bakwan' di halaman Kantor Wali Kota Balikpapan, berlangsung tanpa kehadiran Wali Kota Rahmat Mas’ud. 

Massa aksi sempat mempertanyakan alasan ketidakhadiran orang nomor satu di Balikpapan tersebut, sebelum akhirnya Wakil Wali Kota Bagus Susetyo turun langsung untuk berdialog.

Baca juga: Wali Kota Rahmad Masud Tunda Kenaikan PBB di Balikpapan, Pendapatan Asli Daerah Turun 20 Persen

Bagus Susetyo yang hadir didampingi Sekretaris Daerah Muhaimin dan Asisten I Zulkifli menjelaskan bahwa Wali Kota sedang berada di luar kota.

Mereka menemui dan duduk bersila dengan pengunjuk rasa. 

"Beliau ada di Sulawesi, bukan di luar negeri. Sejak dua hari yang lalu ada di luar kota bersama keluarga," jelas Bagus di hadapan peserta aksi.

Dia mengatakan baru terakhir mengadakan rapat dengan Rahmad Mas'ud pada Sabtu kemarin. 

Bagus menegaskan tidak ada yang ditutup-tutupi terkait keberadaan Wali Kota.

"Saya juga sebagai muslim, untuk apa saya berbohong? Jangan sampai pertemuan ini menjadi sesuatu yang mengganggu," ujarnya.

7. Aliansi Balikpapan Melawan Kawal Isu Kenaikan Tarif PBB

Sebagai informasi, Aliansi Balikpapan Melawan menggelar aksi ini untuk menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta menyuarakan lima tuntutan terkait persoalan kota.

Mereka mendesak pemerintah menindaklanjuti isu banjir, kelangkaan air bersih, perbaikan lalu lintas, kelangkaan gas subsidi, serta masalah beras oplosan yang meresahkan warga.

Baca juga: Emak-emak Serikat Buruh Balikpapan Naik Pitam, Listrik Diputus Saat Demo Tolak Kenaikan PBB

Dalam aksinya, massa menginginkan pertemuan langsung dengan Wali Kota agar aspirasi mereka tidak sekadar ditampung secara tertulis.

"Kita ingin secara langsung bertemu Wali Kota. Karena kita beberapa kali aksi, tapi diwakilkan, akhirnya cuma jadi memo," kata perwakilan demonstran.

Namun, Bagus menegaskan bahwa kehadirannya mewakili Pemerintah Kota Balikpapan.

Ia menilai keberadaan Wali Kota tidak memengaruhi legitimasi dialog.

"Ini bukan Bagus, ini bukan Rahmat Mas’ud. Ini mewakili lembaga yang namanya Pemerintah Kota Balikpapan. Jadi apa yang saya sampaikan bukan kebijakan pribadi," tegasnya.

Ia juga mengingatkan mekanisme dalam pemerintahan.

"Kalau Anda menanyakan keberadaan Wali Kota, tidak ada kaitannya dengan tuntutan yang ada di sini," tandas Bagus.

Baca juga: Gelar Aksi di Balaikota, Aliansi Balikpapan Melawan Longmarch Dipandu Mobil Komando

8. Tak Dikasih Listrik, Emak-emak Serikat Buruh Ngamuk

Aliansi Balikpapan Melawan tetap menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Wali Kota Balikpapan, Senin (25/8/2025). 

Aksi ini digelar untuk menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sekaligus menyuarakan berbagai persoalan kota yang dianggap tak kunjung terselesaikan.

Ketegangan terjadi ketika massa aksi kehilangan akses listrik untuk pengeras suara usai istirahat siang. 

Awalnya, mereka menyambungkan aliran listrik dari pos satpam di gerbang depan Balai Kota Balikpapan. 

Namun, sambungan itu tiba-tiba diputus sehingga membuat jalannya orasi terganggu.

Baca juga: Demo Hari Ini, Aliansi Balikpapan Melawan Bawa Bendera One Piece dan Spanduk Batalkan Kenaikan PBB

Dimana mereka tadinya menyambungkan listrik dari pos satpam di balik gerbang depan Balaikota Balikpapan.

Demikian membuat salah demonstran naik pitam, seperti yang dilakukan emak-emak dari Serikat Buruh, Farah Devi.

Farah berpendapat pemerintah kota kurang memberi ruang aspirasi dan fasilitas yang memadai bagi masyarakat saat menyampaikan pendapat di muka umum.

"Kita bukan musuh, Pak! Fasilitasi ini, Pak!" teriak Farah dari depan pagar.

Mereka menuntut agar pihak pemerintah setempat memberikan fasilitas listrik agar aksi bisa berjalan lancar tanpa hambatan teknis.

Baca juga: Demo Aliansi Balikpapan Melawan Bawa 5 Tuntutan, Diantaranya Membatalkan Kenaikan PBB

Massa menyatakan sudah membayar pajak dan listrik, sehingga permintaan tersebut dinilai wajar.

"Kasih listriknya, Pak! Kami membayar listriknya! Ini hasil dari pajak kami. Listrik saja tidak mau kasih. Bagaimana ini?" ucap Farah dengan nada tegas.

Farah bahkan mengingatkan bahwa gaji pejabat bersumber dari uang rakyat.

Untuk diketahui,  Aliansi Balikpapan Melawan atau dikenal dengan Aliansi Bakwan tetap menggelar aksi demonstrasi pada Senin (25/8/2025) di depan Kantor Walikota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Aksi ini digelar untuk menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sekaligus menyuarakan berbagai persoalan kota yang dinilai tak kunjung terselesaikan.

Baca juga: Aliansi Balikpapan Melawan Gelar Demo Hari Ini, Penundaan Kenaikan PBB tak Selesaikan Akar Masalah

9. Demonstran Nilai Pemkot Balikpapan Arogan

Pantauan di lapangan, massa mulai tiba di halaman depan Pemkot Balikpapan pukul 11.50 Wita. 

Kemudian mereka berorasi secara bergantian lewat pengeras suara. 

Ia menilai pemerintah tidak boleh bersikap arogan dan harus bersedia mendengar aspirasi warga.

"Bapak gajinya dari kami. Siapa di sini yang bertanggung jawab? Saya mau tahu orangnya yang melarang siapa," ujarnya di hadapan aparat yang berjaga.

Menurutnya, permintaan sambungan listrik bukanlah tindakan melanggar hukum.

Baca juga: Lonjakan PBB dan Judul Clickbait

Sebaliknya, hal itu menunjukkan niat baik warga agar aksi berjalan tertib.

"Yang bisa diajak diskusi masyarakatnya. Kok segitunya kalian itu? Arogansinya kelihatan, ya," tambahnya.

Massa juga kecewa karena Wali Kota Balikpapan tidak hadir untuk menemui mereka.

Situasi semakin memanas ketika massa menuding pemerintah mengabaikan amanah rakyat.

Farah mengaitkan sikap tersebut dengan pertanggungjawaban moral dan agama.

"Ingat, Pak, ada pertanggungjawaban di akhirat. Ingat itu," tegas Farah dalam orasinya.

10. Longmarch Dikawal Mobil Komando

Aliansi Balikpapan Melawan atau Bakwan mulai melaksanakan longmarch dari simpang Plaza Balikpapan menuju Kantor Pemkot Balikpapan sekitar pukul 11.30 Wita, Senin (25/8/2025). 

Massa aksi dipandu mobil komando, mereka berjalan kaki sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Barisan paling depan, membentangkan spanduk yang bertuliskan aspirasi untuk membatalkan kenaikan PBB dan keluhan lain seperti kendala air bersih. 

Baca juga: 15 Rekomendasi Martabak Telur di Balikpapan dengan Harga Mulai dari Rp 30 Ribuan

Ada pula yang mengibarkan bendera bersimbol bajak laut ala anime One Piece. 

Korlap Aliansi Bakwan, Hendrikus, memimpin dari mobil komando, sembari berorasi di hadapan massa aksi. 

Mereka berjalan menggunakan satu lajur jalan. Sehingga mobilitas lalu lintas hanya bisa menggunakan satu lajur lainnya. 

"Mohon maaf kepada masyarakat Balikpapan yang merasa terganggu, kami ingin membeli kepentingan masyarakat Balikpapan," ujar Hendrikus melalui pengeras suara.

11. Kibarkan Bendera One Piece

Massa aksi demo hari ini, Aliansi Balikpapan Melawan berjalan sambil membawa bendera One Piece dan spanduk bertuliskan batakan kenaikan PBB.

Dari pantauan TribunKaltim.co di lapangan, sejumlah massa tampak berkumpul di pinggir jalan di simpang Plaza Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman.

Massa Aliansi Balikpapan Melawan didominasi oleh mahasiswa yang mengenakan pakaian kasual dan ada juga pekerja yang mengenakan wearpack, jenis pakaian kerja yang dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada pemakainya.

Baca juga: Aliansi Balikpapan Melawan Jamin Demo Kawal Isu Tarif PBB Jadi Aksi Tanpa Kepentingan Politik

Wearpack biasanya dipakai di lingkungan kerja yang berisiko tinggi seperti konstruksi, pertambangan, perminyakan, bengkel, dan pemadam kebakaran.

Ada sejumlah organisasi kemahasiswaan dan masyarakat sipil yang ikut tergabung dalam Aliansi Balikpapan Melawan ini.

"Setelah konsolidasi terakhir semalam, yang fix ikut itu jadinya 15 (lembaga). 

Jadi ada yang keluar, ada juga yang baru datang," kata Korlap Aliansi Balikpapan Melawan, Hendrikus.

12. Polresta Balikpapan Janji Kedepankan Cara Persuasif

Kabag Ops Polresta Balikpapan, Kompol Jajat Sudrajat, menyampaikan bahwa total ada sekitar 250 personel yang diterjunkan dalam pengamanan aksi tersebut.

Jumlah tersebut termasuk dukungan dari Satpol PP dan BPBD Kota Balikpapan.

“Untuk penanganan unjuk rasa, baik personel Polresta, lalu lintas, maupun instansi terkait, ada sekitar 250 personel.

Dari jumlah itu, termasuk juga 17 personel Polwan yang kami libatkan,” jelas Kompol Jajat.

Ia menegaskan, pola pengamanan yang diterapkan tetap mengedepankan cara-cara persuasif, sesuai arahan yang telah diberikan kepada seluruh personel di lapangan.

“Penanganan dilakukan secara persuasif. Tidak ada kata-kata kotor, kita layani pengunjuk rasa untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan tertib dan tenang.

Batas waktu aksi tetap mengikuti ketentuan undang-undang, yakni sampai pukul 18.00 Wita,” ujarnya.

Kompol Jajat juga mengingatkan agar massa aksi tetap menyampaikan aspirasi secara damai, baik kepada Pemkot maupun DPRD Balikpapan, tanpa terprovokasi.

“Harapan kami, aksi bisa berjalan dengan tertib, tenang, dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Untuk antisipasi provokator, kami tidak under estimate, tetap monitoring.

Ada tim intel dan reskrim yang ikut mendampingi agar aksi tidak ditunggangi pihak lain,” tegasnya.

13. Pemkot Tunda Kenaikan PBB

Kenaikan PBB di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ramai dikeluhkan lantaran kenaikan yang melonjak menjadikan keresahan warga.

Keputusan Walikota Balikpapan, Rahmad Masud menunda kenaikan PBB menurut Aliansi Balikpapan Melawan tidak menyelesaikan akar masalah.

Koordinator Lapangan Aliansi, Hendrikus dalam podcast Saksi Kata Tribun Kaltim yang tayang Minggu (24/8/2025) mengatakan, "Bayangkan kalau masyarakat tidak bersuara, pemerintah bisa saja melanjutkan kebijakan ini tanpa penjelasan transparan." 

Hendrikus menyoroti kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mendasari penyesuaian PBB terlalu drastis.

"Seperti contoh kenaikan dari Rp300 ribu menjadi Rp9 juta jelas tidak masuk akal," tegasnya.

Hendrikus menilai kebijakan ini disampaikan mendadak tanpa sosialisasi memadai.

Jika dilakukan bertahap dan dijelaskan sejak awal, kata dia, masyarakat mungkin lebih siap menerima.

14. Transparansi Kenaikan PBB Disorot

Ketua Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Balikpapan, Piatur Pangaribuan menilai kebijakan pemerintah untuk menaikkan PBB tidak masuk akal dan menyesatkan.

Ia mengaskan bahwa kenaikan harus dibatalkan, bukan hanya ditunda, karena berpotensi dapat digugat secara hukum.

“Kalaupun ada kenaikan PBB, harus proporsional, tidak langsung melompat sampai di luar nalar.

Apalagi kalau tidak pernah ada sosialisasi kenaikan PBB,” ujarnya, Sabtu (23/8/2025).

Piatur membandingkan kasus ini dengan kenaikan PBB di Pati, jawa Tengah yang mencapai 250 persen dan memicu protes.

Sehingga logika kenaikan mencapai 3.000 persen dinilai tidak rasional.

Ia turut menyoroti kurangnya transparasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT), hingga akhirnya memicu lonjakan PBB.

“Kebijakan ini seperti lahir dari bisikan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Seharusnya ada kajian akademik yang melibatkan masyarakat dan kampus, sebelum menetapkan kenaikan,” ucapnya.

Piatur menegaskan, kenaikan PBB yang tidak rasional bisa dibatalkan melalui mekanisme hukum.

Pasalnya, produk kebijakan ini berasal dari peraturan daerah, maka dapat dibatalkan melalui executive review atau judicial review.

“Kenaikan harus proporsional dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Karena apa pun angkanya, harus ada perhitungan yang jelas. 

Saya akan ajak teman-teman elemen masyarakat untuk berdiskusi,” katanya.

Ekonom Universitas Mulawarman, Samarinda, Kaltim Purwadi Purwoharsojo menilai kebijakan tersebut terlalu membebani warga, terutama di tengah pemulihan ekonomi.

Menurutnya, kenaikan PBB yang signifikan justru berisiko memicu inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Demikian berpotensi memperburuk daya beli masyarakat yang masih lemah.

“Kalau masyarakat daya belinya lemah, lalu dipaksa bayar pajak lebih tinggi, uang mereka bisa tidak cukup memenuhi kebutuhan pokok. 

Ini bisa berdampak ke ekonomi lokal secara keseluruhan,” jelasnya.

Dalam hal ini, Purwadi meminta Pemkot Balikpapan untuk transparan mengenai dasar penentuan kenaikan PBB.

Termasuk indikator yang digunakan dan alasan adanya perbedaan besaran kenaikan antar wajib pajak.

Lebih jauh, ia menyoroti potensi sumber PAD lain yang belum tergarap maksimal.

Dengan menyarankan pengelolaan profesional Badan Usaha Milik Daerah (Perusda) dan optimalisasi aset strategis kota.

Seperti lokasi-lokasi bernilai tinggi di Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur. 

"Perusda harus dikelola secara profesional untuk menghasilkan pendapatan.

Aset kota juga bisa dimanfaatkan lebih baik, bukan hanya mengandalkan pajak," tandasnya.

Baca juga: 2 Alasan Peradi sebut Kenaikan PBB Balikpapan harus Batal Bukan Ditunda, Juga Disorot Akademisi

Tak hanya menyoroti pemerintah, Purwadi juga mengkritik peran DPRD Balikpapan yang dinilainya kurang responsif terhadap keresahan warga. 

"DPRD sebagai wakil rakyat harus proaktif mendengar keluhan, bukan menunggu reses.

Jangan sampai kebijakan ini hanya diputuskan sepihak oleh kepala daerah dan OPD," katanya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram