Mahasiswa Gelar Aksi di DPRD PPU, Ketua Dewan Duduk Lesehan Dengarkan Aspirasi Rakyat

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Suasana di depan Gedung DPRD Penajam Paser Utara (PPU) tampak berbeda pada Selasa (2/9/2025). 

Puluhan mahasiswa berkumpul sambil membawa spanduk dan berorasi menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari isu nasional hingga persoalan lokal yang dinilai masih jauh dari kata ideal.

Di tengah aksi itu, Ketua DPRD PPU Raup Muin bersama 24 anggota dewan turun langsung menemui massa.

Momen menjadi unik ketika para legislator ikut duduk lesehan di jalanan, berdialog dengan mahasiswa tanpa sekat.

Raup menyampaikan rasa belasungkawa dan keprihatinan atas berbagai persoalan yang disuarakan mahasiswa.

Baca juga: Aksi Mahasiswa dan Warga PPU, Tuntut Keadilan Upah hingga Pemerataan Pendidikan

“Kami hadir di sini bukan untuk diam. Ini bentuk kepedulian kami. Semua yang kalian sampaikan adalah suara rakyat, dan kami mendengarnya,” ujar Raup di hadapan para peserta aksi, Selasa (2/9/2025).

Dalam orasinya, Raup tak segan meminta maaf jika kinerja DPRD selama ini dinilai belum maksimal.

Menurutnya, kehadiran lembaga legislatif adalah untuk rakyat, dan pihaknya selalu terbuka untuk mendengarkan aspirasi, khususnya dari masyarakat PPU.

“Aspirasi kalian adalah suara kita semua. Kapan saja, mari kita kawal bersama. Kami akan mengawal, terutama tuntutan-tuntutan yang berasal dari daerah,” tegasnya.

Aksi mahasiswa kali ini membawa sejumlah tuntutan, antara lain:

Baca juga: Polres PPU Siaga Amankan Aksi Unjuk Rasa, Kapolres AKBP Andreas: Jangan Ada yang Terpancing Emosi

• Cabut undang-undang yang dinilai tidak berpihak pada rakyat
• Transparansi penggunaan APBD PPU
• Peningkatan fasilitas pendidikan di PPU
• Pembangunan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)
• Penindakan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan upah minimum, tidak memberikan BPJS, dan lembur yang tidak dibayar.

Menanggapi tuntutan tersebut, DPRD berjanji akan menjadikannya bahan pembahasan serius, dan mengupayakan koordinasi dengan pihak eksekutif serta instansi terkait. (*)