Aksi Mahasiswa dan Warga PPU, Tuntut Keadilan Upah hingga Pemerataan Pendidikan

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Sejumlah mahasiswa dan masyarakat Penajam Paser Utara (PPU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres PPU dan kantor DPRD pada Selasa sore (2/9/2025). 

Dalam aksi yang berlangsung damai itu, mereka membawa sembilan tuntutan yang menyoroti isu kesejahteraan, pajak, penegakan HAM, hingga pendidikan.

Dalam orasi, massa menuntut kenaikan upah buruh dan penurunan pajak untuk daerah, sekaligus menekan agar pemerintah memberlakukan pajak progresif yang lebih tinggi bagi perusahaan besar, perbankan, serta konglomerat.

Selain itu, mereka mendesak agar aparat yang terbukti melakukan pelanggaran HAM ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku.

Tuntutan lain yang mencuat adalah pemangkasan anggaran untuk Polri serta penghentian apa yang mereka sebut sebagai "alat represi rezim Prabowo-Gibran".

Baca juga: Polres PPU Siaga Amankan Aksi Unjuk Rasa, Kapolres AKBP Andreas: Jangan Ada yang Terpancing Emosi

Seruan ini diperkuat dengan suara lantang para mahasiswa yang meminta perubahan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, para demonstran langsung ditemui oleh Kapolres PPU AKBP Andreas Alek Danantara, dan menyampaikan bahwa aksi ini disepakati berjalan dengan damai.

"Polisi juga adalah rakyat, kita juga pasti memahami tuntutan rakyat," ungkap Kapolres.

Aksi di Polres berakhir dengan penandatanganan fakta integritas, yang dilakukan oleh Kapolres disaksikan oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat.

Demonstran lalu bergerak ke kantor DPRD, menyampaikan aspirasi, meminta kepada para anggota dewan untuk menemui mereka.

Baca juga: Isu Demo Mahasiswa dan Warga di DPRD PPU, Kantor Dewan Masih Lengang

Selain sembilan tuntutan, di depan gedung ini mereka menuntut soal pemerataan pendidikan di PPU, dan agar DPRD yang telah dipilih itu, lebih memahami persoalan masyarakat Benuo Taka.

"Kami mendapatkan laporan bahwa masih ada anak-anak di PPU yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak, karena adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kalian," ujar salah satu peserta aksi," teriaknya. (*)