Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri: 10 Kepala Daerah di Kaltim akan Datangi Kemenkeu Perjuangkan DBH

"Tidak bisa serta-merta pemerintah pusat memotong begitu saja, karena ada regulasinya," tegas Neni ditemui sela-sela Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Daerah Kaltim di Balikpapan, Rabu (10/9/2025). 

Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah, termasuk melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), telah menyuarakan persoalan ini hingga ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Neni juga menyinggung kondisi Kota Bontang yang diapit oleh dua perusahaan besar, namun justru tidak mendapatkan porsi pajak yang seimbang.

Ia menjelaskan bahwa seluruh kantor pusat perusahaan berada di Jakarta, sehingga Pajak Penghasilan (PPh) termasuk PPh 21 masuk ke ibu kota negara.

Dalam pertemuan dengan pemerintah pusat, Wakil Menteri Keuangan disebut telah menyampaikan rencana pengembalian PPh 21 ke daerah, termasuk Bontang.

Jika pemotongan DBH benar-benar diterapkan, Neni menilai akan ada dampak langsung terhadap program yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

3. Bupati Paser, Fahmi Fadli

Menurut Bupati Paser, Fahmi Fadli pemotongan DBH akan sangat berdampak terhadap jalannya pemerintahan di daerah.

"Jika ada pemotongan DBH, maka kami akan menyusun ulang kembali perencanaan yang sudah kami susun," katanya.

4. Bupati Kutai Timur, Ardiansyah

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah mengatakan pemangkasan DBH merugikan bagi daerahnya. 

Oh, sangat merugikan sekali itu," kata Ardiansyah singkat. 

Menurut Wakil Bupati (Wabup) Paser, Ikhwan Antasari estimasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2026 untuk Kabupaten Paser diangka Rp370 miliar lebih dari tahun 2025 Rp443 miliar lebih.

Sedangkan DBH tahun 2026 diangka Rp415 miliar lebih dari sebelumnya di tahun ini Rp1,7 triliun lebih.

Pemkab Paser mengharapkan agar pemangkasan TKD oleh pemerintah pusat tidak terlalu besar.