Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri: 10 Kepala Daerah di Kaltim akan Datangi Kemenkeu Perjuangkan DBH

"Untuk TKD tahun 2026, kami mengharapkan agar pemangkasan ini tidak terlalu besar," terang Ikhwan saat ditemui di Gedung Baling Seleloi, Sekretariat DPRD Paser, Kamis (11/9).

Sejauh ini, Pemkab Paser juga masih sangat bergantung pada DBH dari pemerintah pusat.

"Kita masih bergantung pada DBH, tahun ini saja transfer DBH mencapai Rp1,7 triliun lebih. Hampir sebagian besar belanja modal kita dari transfer DBH," tambahnya.

Sementara untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Paser masih berada dikisaran Rp300 miliar lebih, yang masih sangat jauh nilainya dari DBH pemerintah pusat.

Pembangunan yang dilakukan Pemkab Paser saat ini, sambung Ikhwan tidak terlepas dari DBH yang diterima daerah.

"Untuk isu pemangkasan sekitar 80 persen DBH, semua masih estimasi. Kita tunggu saja, saya tidak ingin terlalu banyak berbicara soal ini.

Yang pastinya, kami di pemerintah daerah meminta tolong agar TKD ini jangan terlalu besar dipangkas.

Karena bagaimanapun, kita sebagai daerah-daerah penghasil ini tentu sangat bergantung transfer dari pusat," kata Ikhwan.

5. Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor

 Bupati PPU Mudyat Noor menyatakan pemangkasan ini merupakan tantangan besar, terutama bagi daerah yang masih sangat bergantung pada transfer pusat,untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.

“Kalau memang ini terjadi, kita harus siap. Jangan sampai keterbatasan anggaran membuat kita berhenti berinovasi,” ungkapnya Kamis (28/8/2025).

Saat ini, total APBD PPU berada di angka sekitar Rp2,7 triliun.

Dengan potensi pengurangan signifikan, Mudyat meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi mulai mencari terobosan kreatif dalam penggalangan dana pembangunan.

Menurutnya, peluang kerja sama lintas instansi baik dengan kementerian, pemerintah provinsi, maupun sektor swasta harus dimaksimalkan.

Ia mencontohkan, program pengadaan fasilitas pendidikan dan rekrutmen tenaga relawan, bisa diakses langsung melalui kementerian tanpa membebani anggaran daerah.

“Kalau SKPD aktif, anggaran yang terbatas bisa tetap menghasilkan pembangunan yang besar.

Jangan hanya datang ke acara tapi tidak membawa pulang hasil,” tegasnya.

Selain menjalin komunikasi intensif dengan instansi vertikal, Mudyat Noor juga mendorong pelibatan organisasi masyarakat seperti PKK, untuk mendukung program-program pelayanan dasar.

Ia menekankan pasca peringatan HUT ke-80 RI, pemetaan kebutuhan prioritas harus segera dilakukan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Yang penting adalah manfaat nyata bagi masyarakat. Kalau kita bisa menarik bantuan sampai ratusan miliar tanpa APBD, itu luar biasa,” katanya.

6. Wakil Bupati Berau, Gamalis

Wakil Bupati Berau Gamalis mengkhawatirkan pembangunan Berau kedepannya dengan pemangkasan DBH. 

Apalagi, APBD Berau sebesar kurang lebih 60 persen masih bergantung pada dana transfer.

Ia pun, telah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim Rudy Masud secara langsung terkait wacana pemangkasan transfer ke daerah. 

“Sudah ada info dari pak Gubernur, pemangkasan untuk kabupaten besarannya bisa sampai 50 persen, termasuk diantaranya Berau juga,” ungkapnya kepada Tribun Kaltim, Kamis (11/9/2025).

Saat ini, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Berau nol.

Menurut Gamalis, kehilangan DAK saja sudah sangat berpengaruh. Apalagi dana transfer harus dikurangi hingga 50 persen.

Saat ini APBD Berau TA 2025 mencapai Rp 5,2 Triliun. Jika dipangkas hingga 50 persen bisa jadi proyeksi APBD Berau hanya mencapai RP 3-4 Triliun. 

Menurut Gamalis, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang menjadi opsi untuk membantu keuangan daerah, meskipun, untuk peningkatan PAD memerlukan kerja yang ekstra.

Sebab, belum ada setengah dari PAD  menyumbang untuk keseluruhan APBD Berau. 

Sikap Gamalis:

• Pemkab Berau juga tidak bisa langsung memberatkan beban keuangan kepada rakyat.
• Meminta untuk kerja sama seluruh elemen pemerintahan terutama untuk bisa menentukan prioritas pembangunan di Kabupaten Berau tahun depan. 
• Memprioritaskan usulan di Muserenbang seluruh kecamatan. 
• Mendukung penuh jika seluruh kepala daerah di Kaltim untuk protes langsung kepada kebijakan pemangkasan dana transfer, jika wacana tersebut dilaksanakan. 

Respons Gubernur Kaltim, Rudy Masud

Sebelumnya Gubernur Kaltim,  Rudy Mas’ud mengakui pemangkasan DBH tentunya berdampak pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kaltim.

Mulanya ia memprediksi pengurangan dana paling sedikit Rp4,5 triliun, atau bisa diatas Rp5 triliun. Hal itu terhitung dari existing di tahun 2024-2025.

Namun, dari rancangan APBD Kaltim 2025-2026, alokasi dana bagi hasil diproyeksikan mengalami penurunan signifikan hingga 50 persen. Tepatnya hanya tersisa sekitar Rp1,4 triliun.

“Tentu akan berdampak, karena selama ini ada dana melalui bantuan keuangan (Bankeu) dan bantuan langsung (BL).

Sehingga adanya ini sudah harus siap-siap untuk mengantisipasi apabila hal itu tidak ada bantuan,” ujar Rudy Mas’ud, Rabu (10/9/2025).

Kondisi ini menuntut Pemprov Kaltim lebih cerdas dalam mengelola APBD.

Rudy menyatakan komitmennya untuk menjalankan visi pembangunan daerah. Khususnya pembangunan bersifat konkuren yang merujuk dalam standar pelayanan dan minimum (SPM).

Seperti pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, termasuk perumahan, pemukiman, juga lapangan pekerjaan.

Begitu juga dengan kesejahteraan, ketentraman, ketenangan, dan sosial.

“InsyaAllah saya rasa itu tetap akan berjalan. Kita akan bagi dengan anggaran yang ada, dan memang kita harus berhemat,” kata Rudy.

Pihaknya berupaya melakukan lobi ke pemerintah pusat melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam agenda Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Daerah Wilayah Kalimantan Timur.

“Ini salah satu upaya kita agar aspirasi tersampaikan ke pusat,” pungkasnya.

Baca juga: Pengamat Unmul Soroti Sikap Pasif Pemprov Kaltim Soal Pemangkasan DBH

(TribunKaltim.co/Patrick Vallery Sianturi/Ary Nindita Intan RS/Renata Andini Pangesti/Syaifullah Ibrahim)\

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.