Dishub Desak Segera Sediakan Zebra Cross di Jalan Juanda Samarinda untuk Pelajar

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kebutuhan fasilitas penyeberangan di Jalan Juanda, Kota Samarinda, kembali menjadi sorotan usai pembongkaran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang selama ini menjadi akses utama pelajar SMPN 4, SMPN 5, SMAN 3, dan SMAN 5.

Namun, rencana penyediaan zebra cross sebagai solusi pengganti masih tertahan di meja koordinasi pemerintah pusat.

Kepala Seksi (Kasi) Prasarana Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda Rinjani Kusuma mengungkapkan bahwa proses koordinasi yang masih berlangsung lama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuat realisasi belum bisa berjalan. 

Padahal, menurutnya, kebutuhan itu sudah sangat mendesak mengingat setiap hari ribuan pelajar harus menyeberang di ruas jalan nasional yang padat kendaraan.

Baca juga: Jembatan JPO Juanda Samarinda Dibongkar, Dishub Ajukan Zebra Cross dan Pemangkasan Median Jalan

“Kita butuh cepat karena ini urgen sebenarnya. Bulan ini kita laksanakan bisa, hanya menyangkut status jalan nasional jadi harus koordinasi dengan perwakilan UPTD. Sudah kita lakukan bersurat dan mereka juga sudah cek ke lapangan,” tutur Rinjani.

Dishub Samarinda, lanjutnya, menegaskan siap dari sisi anggaran. Persoalan utama terletak pada status kewenangan jalan. 

“Soal anggaran pemkot siap saja, kita tidak memikirkan itu. Tapi semuanya kalau sifatnya jalan provinsi atau kota, provinsi juga kita harus koordinasi. Kalau untuk jalan nasional, kita menunggu jawaban Kemenhub. Kalau dia bilang laksanakan, ya laksanakan,” tambahnya.

Menurut Rinjani, estimasi kebutuhan fasilitas penyeberangan tidak bisa ditentukan secara sembarangan, melainkan harus melalui perhitungan konsultan. 

Paket lengkap fasilitas yang dibutuhkan mencakup pelandaian median jalan, zebra cross, warning light, rambu-rambu, hingga gawang penyeberangan.

“Karena di situ median jalannya tinggi, jadi harus dilandaikan agar anak-anak bisa menyeberang. Karena namanya lokasi untuk sekolah-sekolah lumayan, jadi harus disertai rambu, warning light lengkap, zebra penyeberangan, gawang penyeberangan,” terangnya.

Dishub sendiri, kata Rinjani, sudah mengalokasikan anggaran murni untuk pembangunan zebra oriented safety system (ZOSS) di enam titik tahun ini. 

Namun, jika jawaban dari Kemenhub terlambat keluar, anggaran terancam tidak terserap dan justru menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA).

“Kita ini anggarannya murni, jadi tidak bisa menunggu mereka misalnya berikan jawaban November. Habis waktu, kita harapannya cepat. Biasanya anggaran di pertengahan Desember tutup, sayang sekali anggarannya nanti SiLPA,” tegasnya.

Rinjani menyebut, selain di Jalan Juanda, Dishub juga merekomendasikan fasilitas penyeberangan di Jalan Poros Samarinda–Bontang, tepatnya di depan SMPN 19 Tanah Merah.

Namun, keduanya sama-sama berstatus jalan nasional sehingga masih menunggu jawaban pusat.