APBD Kaltim 2026 Disahkan, DPRD Waspadai Dampak Pemangkasan Dana Pusat

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Anggaran daerah Kaltim 2026 resmi ditetapkan dengan proyeksi pendapatan Rp20,45 triliun dan belanja Rp21,35 triliun. 

Namun, DPRD Kaltim mewaspadai potensi pemangkasan dana transfer pusat yang bisa berdampak langsung pada program prioritas pembangunan.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel menekankan, KUA-PPAS 2026 akan menjadi dasar penyusunan APBD 2026 sekaligus pedoman pengalokasian anggaran sesuai kebutuhan pembangunan yang dijalankan Pemprov.

Rincian KUA-PPAS 2026 mencatat pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp20,45 triliun.

Angka tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp10,75 triliun, transfer Rp9,33 triliun, serta lain-lain pendapatan Rp362,03 miliar.

Baca juga: Harapan Kepala Daerah di Kaltim pada Menkeu Purbaya yang Gantikan Sri Mulyani, tak Pangkas DBH

Sementara belanja daerah ditetapkan Rp21,35 triliun yang terdiri dari belanja operasional Rp10,99 triliun, belanja hibah Rp414,97 miliar, subsidi Rp20 miliar, dan bantuan sosial Rp12,49 miliar.

“Sinergi DPRD dan Pemprov menjadi modal penting menghadapi tantangan pembangunan ke depan,” kata Ekti Imanuel, Minggu (14/9/2025).

Ekti menegaskan bahwa pasca ditetapkan, masih ada isu pemangkasan dana trasfer ke daerah (TKD) di tahun 2026 memang masih bergulir.

Terlebih adanya potensi pemotongan DBH membuat APBD yang telah ditetapkan berpotensi mengalami perubahan menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Kan ada informasi dipangkas, nah itu masih kita tunggu sama–sama,” sebut politikus Gerindra ini.

Baca juga: Rencana Pemangkasan DBH 50-70 Persen, Balikpapan Prioritaskan Program Pelayanan Publik

Pemotongan DBH dikhawatirkan akan berdampak langsung pada pembiayaan berbagai program prioritas daerah.

Kapasitas fiskal yang berkurang akan memaksa Pemprov dan DPRD Kaltim untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas.

Meski demikian, Ekti menyatakan DPRD Kaltim bersama Pemprov tetap berkomitmen mencari solusi.

Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi kunci untuk mendapatkan kepastian, terlebih kini Menteri Keuangan telah berganti.

Selain itu, alternatif sumber pendapatan daerah, seperti peningkatan pajak, retribusi, dan pemanfaatan aset daerah, juga mulai dibahas sebagai opsi untuk mengurangi risiko defisit.

“Kuncinya komunikasi ke pemerintah pusat. Kita dorong pemprov agar aktif dalam mengkomunikasikan terkait ini,” pungkas Ekti. (*)