Simpang Siur Pemotongan DBH, DPRD dan Tim Anggaran Pemkot Balikpapan Putuskan Datangi Kemenkeu

“Anggaran akan dialihkan ke kebutuhan prioritas,” ujar Bagus, Jumat (12/9/2025).

Merujuk pada program layanan public yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti bantuan iuran BPJS Kesehatan gratis, penyediaan seragam sekolah, dan upaya pengendalian banjir.

“Meski menghadapi potensi pengurangan anggaran, fokus kami adalah layanan dasar masyarakat,” ucapnya.

Baca juga: Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri: 10 Kepala Daerah di Kaltim akan Datangi Kemenkeu Perjuangkan DBH

Bagus menuturkan, bahwa kebijakan pemangkasan DBH bisa saja berubah, sehingga pihaknnya masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.

Harapannya pemangkasan tidak dilakukan secara drastis, mengingat banyak pembangunan daerah di Kaltim yang bergantung pada DBH.

Beberapa upaya melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Balikpapan dapat memberikan sinyal positif kepada pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali rencana kebijakan tersebut.

“Semoga diskusi ini bisa memberikan penguatan dan memperjelas posisi daerah dalam menghadapi rencana pemangkasan tersebut,” pungkasnya.

Baca juga: Kepala Daerah di Kaltim Kompak Minta Pemerintah Pusat Tinjau Ulang Pemotongan DBH

Suara Kepala Daerah di Kaltim

Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kalimantan Timur, membuat sejumlah Wali Kota atau Bupati gundah gulana, pasalnya penurunan ini dikhawatirkan bakal mengganggu sejumlah rencana yang telah disusun sebelumnya. 

Dana Bagi Hasil atau DBH adalah pembagian pendapatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berasal dari sumber daya alam atau pajak yang dikumpulkan oleh pusat, tapi hasilnya juga dinikmati oleh daerah.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud mengatakan bahwa pemangkasan DBH akan berdampak signifikan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025-2025.

"Alokasi awal dana transfer ke daerah (TKD) sekitar Rp900 miliar. Jika dipotong hingga 75 persen, mungkin hanya tersisa Rp200 miliar. Ini akan sangat berdampak pada pembangunan di Kaltim," ujarnya.

Baca juga: Wabup Gamalis Khawatir Pemangkasan DBH hingga 50 Persen Ganggu Pembangunan Berau

Rahmad Mas'ud masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. 

Ia berharap pemangkasan tidak dilakukan secara drastis, mengingat banyak pembangunan daerah di Kaltim yang bergantung pada DBH.

Dirinya memastikan, meski ada pemangkasan DBH, program prioritas di Balikpapan tidak akan terganggu.