Pemangkasan Dana Transfer Daerah
Simpang Siur Pemotongan DBH, DPRD dan Tim Anggaran Pemkot Balikpapan Putuskan Datangi Kemenkeu
Simpang siur pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH). DPRD Balikpapan dan Tim Anggaran Pemkot Balikpapan putuskan datangi Kemenkeu.
Penulis: Mohammad Zein Rahmatullah | Editor: Muhammad Fachri Ramadhani
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Simpang siur pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 70 persen.
DPRD Balikpapan dan Tim Anggaran Pemkot Balikpapan putuskan datangi Kemenkeu ke Jakarta.
Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri.
Ia mewaspadai betul wacana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang digadang-gadang tembus 70 persen.
Menurutnya, jika benar terjadi, kondisi ini akan mengganggu keuangan daerah dan berdampak langsung pada program prioritas di Kota Minyak.
Baca juga: Harapan Kepala Daerah di Kaltim pada Menkeu Purbaya yang Gantikan Sri Mulyani, tak Pangkas DBH
Alwi mencontohkan, tahun ini Balikpapan seharusnya menerima transfer pusat sebesar Rp440 miliar.
Namun, hingga kini daerah baru memperoleh Rp99 miliar.
"Karena masih simpang siur, saya bersama teman-teman pimpinan dan Badan Anggaran (Banggar) bersama tim TAPD besok berangkat ke Kementerian Keuangan," tegas Alwi, Senin (15/9/2025).
Bersamaan dengan itu, DPRD Balikpapan juga merencanakan sowan dengan DPR RI, khususnya Badan Anggaran, guna memperoleh kepastian mengenai sisa dana transfer pusat yang belum diterima.
Langkah itu dinilai penting karena ketidakjelasan informasi bisa membuat perencanaan pembangunan terganggu.
"Saya sempat berkoordinasi dengan anggota DPR RI dapil Kaltim, Syafruddin, Ketua PKB Kaltim. Kebetulan beliau adalah tim Banggar juga. Kami coba meminta masukan dan arahan terkait pemotongan yang kita terima," imbuh Alwi.
Baca juga: DBH Terancam Dipotong hingga 70 Persen, Wawali Balikpapan Beber 3 Program Prioritas Pelayanan Publik
Menurut Alwi, jika pemangkasan benar mencapai 70 persen, dampaknya sangat berat.
Tahun depan Balikpapan seharusnya mendapat sekitar Rp1,8 triliun, tetapi jika dipotong Rp1 triliun maka hanya Rp800 miliar yang masuk.
Situasi ini disebut akan memengaruhi banyak program prioritas, termasuk penanganan banjir.
Beberapa pekerjaan bahkan sudah dibatalkan atau batal dilelang akibat keterbatasan anggaran.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.