Hasil Pertemuan Rudy Mas'ud dan Menkeu Purbaya, Gubernur Kaltim Optimis Ada Perubahan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Berikut hasil pertemuan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud dan Menkeu Purbaya di Jakarta, Selasa (7/102025).

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud termasuk dalam belasan kepala daerah yang menghadap Menteri Keuangan Purbaya

Persisnya Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud bersama dengan gubernur dari provinsi lainnya menghadap Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Ia menjadi salah satu dari 18 kepala daerah provinsi yang menyampaikan keberatan atas pemotongan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah.

 Baca juga: Mutasi Pejabat Kaltim, Akademisi Unmul Ingatkan Rudy-Seno Hindari Kepentingan Politik

Rudy Mas'ud menyampaikan optimisme setelah berdiskusi langsung dengan Menkeu.

"Kita berdoa, Pak Menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi data. Insyaallah akan ada APBN Perubahan yang segera disinkronkan," ungkap Gubernur Rudy Mas'ud dalam keterangan resmi tertulisnya.

Sebelumnya, pada Senin (6/10/2025), orang nomor satu di Kaltim itu menyatakan dalam agenda briefing di Kantor Inspektorat Kaltim bahwa ia akan memperjuangkan anggaran yang dipangkas oleh pusat di hadapan para OPD yang hadir.

Rudy mengungkapkan, DBH Kaltim pada tahun-tahun sebelumnya berkisar antara Rp6 triliun hingga Rp7 triliun. Namun, tahun ini turun drastis menjadi sekitar Rp1,6 triliun.

Ia menilai daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim seharusnya mendapatkan porsi yang lebih besar.

"Kami sudah bertemu langsung, dan Bapak Menteri luar biasa. Beliau berpikir out of the box, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang menantang," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, hampir seluruh gubernur menyampaikan keluhan serupa. Penurunan DBH dinilai dapat menghambat proyek-proyek pembangunan di daerah.

Pertemuan tersebut difokuskan untuk mencari solusi dan menyamakan persepsi terkait kebijakan anggaran.

"Program kerja kita sejalan dengan Asta Cita Bapak Presiden. Artinya, keberhasilan pembangunan Kaltim juga merupakan bagian dari keberhasilan pembangunan nasional," pungkasnya. 

Baca juga: Mutasi Eselon II Rawan Muatan Politik dan Titipan Timses, Akademisi Ingatkan Gubernur Rudy Masud

Respons Menkeu Purbaya

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan respons atas kedatangan sejumlah kepala daerah yang menuntut agar anggaran transfer ke daerah (TKD) 2026 tidak dipotong.

Purbaya menjelaskan, pihaknya tahu betul mengenai keluhan-keluhan yang terjadi di daerah, dan hal itu juga disampaikan oleh para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada pertemuan siang tadi.

"Semuanya (kepala daerah) ngomong, enggak mau ketinggalan. Ada beberapa yang bilang ini memang mengganggu stabilitas daerah dan mengganggu NKRI segala macam," ucapnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Namun menurut Purbaya, pemda harus memperbaki kualitas belanja masing-masing agar pemerintah pusat tidak menurunkan alokasi anggaran daerah untuk tahun depan.

Baca juga: Menkeu Purbaya Tanggapi Gagasan Dedi Mulyadi soal Iuran Rp1.000 per Hari, Tidak Ada Kewajiban Donasi

Sebab, keputusan penurunan anggaran TKD ini diambil lantaran pemerintah pusat menilai pemda selama ini tidak membelanjakan anggaran yang telah dialokasikan sesuai peruntukkannya.

"Saya bilang sih ya Anda beresin aja dulu belanjanya dan buat kesan yang baik. Kan bukan saya yang ambil keputusan, ini di atas-atas sana," jelasnya.

Purbaya menambahkan, penilaian mengenai kualitas belanja pemda yang buruk sudah terlanjur melekat di antara para pengambil keputusan.

Sehingga seharusnya, sebelum pemda menuntut agar anggaran TKD tidak dipangkas, ada baiknya mereka berbenah diri terlebih dahulu.

Baca juga: Purbaya: Anggaran MBG tak Diserap Akan Ditarik, Kalau Lebih Kita Tambah

"Mungkin desentralisasi enggak jelek-jelek amat tapi pelaksanaan selama kemarin-kemarin mungkin ada image, ada kesan kurang bagus," ungkap Purbaya.

Apabila pemda berhasil memperbaiki kualitas belanjanya, maka Purbaya berjanji akan meminta para pengambil keputusan untuk menaikkan kembali anggaran TKD.  

"Pada dasarnya tergantung mereka sendiri mau seperti apa ke depan. Kalau mereka bagus, mereka bisa meyakinkan pimpinan kan. Saya juga punya senjata tambahan untuk menjelaskan bahwa harusnya seperti ini lagi," kata Purbaya.

Pada siang tadi sekitar pukul 10.00 WIB, sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta untuk melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan.

Baca juga: Respons Pernyataan Luhut, Menkeu Purbaya Tetap akan Potong Anggaran MBG

Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, pada pertemuan tersebut berbagai kepala daerah menumpahkan keluh kesahnya ke Bendahara Negara.

Pasalnya, penurunan TKD 2026 yang dialami oleh banyak pemda menimbulkan dampak ke belanja daerah.

Terlebih bagi pemda yang pendapatan asli daerah (PAD) kecil.

"Kami hari ini sengaja dari APPSI, sengaja meminta waktu Pak Menteri untuk kami bercerita tentang keluh-kesah kami di daerah. Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah luar biasa turunnya. Makanya dari itu semua daerah tadi menyampaikan apa-apa yang dirasakan di daerahnya masing-masing terkait dengan keberlangsungan pembangunan di daerahnya," ujar Haris setelah pertemuan.

Baca juga: Luhut Sebut Purbaya Tidak Perlu Alihkan Anggaran MBG yang Belum Terserap, Ini Alasannya

Penurunan anggaran TKD membuat tidak sedikit pemda yang bakal kesulitan untuk menggaji pegawai dan melaksanakan program pembangunan daerah.

Haris mengungkapkan, di Provinsi Jambi sendiri alokasi anggaran TKD berkurang dari sebesar Rp 4,6 triliun pada tahun ini menjadi Rp 3,1 triliun.

Pengurangan ini berasal dari dana alokasi khusus (DAU), dana bagi hasil (DBH), maupun anggaran tunda salur.

Dia khawatir kondisi ini bakal mempengaruhi kinerja pegawai pemda menjadi tidak maksimal.

Baca juga: 3 Skema Pendanaan IKN Nusantara di Tangan Menkeu Purbaya

"Sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya. Apalagi bicara visi misi, yang penting roda pemerintahan jalan aja oke lah itu, ya kan? Artinya apa? Jangan sampai yang hak pegawai terganggu karena berdampak kepada kinerja daerah nantinya. Itu masalahnya," ungkapnya.

Sebagai informasi, pemerintah pusat menetapkan anggaran TKD dalam APBN 2026 sebesar Rp 693 triliun.

Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp 43 triliun dari usulan semula sebesar Rp 649,99 triliun.

Namun meski telah ditambah, anggaran TKD 2026 tetap lebih kecil dibandingkan alokasi pada APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun. (Tribunkaltim.co/Raynaldi Paskalis)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemda Minta TKD 2026 Tak Turun, Menkeu Purbaya: Beresin Dulu Belanjanya"