Imbas Pemotongan Dana Bagi Hasil, APBD Kaltim 2026 Mendatang Berpeluang Dibahas Ulang

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – DPRD Kaltim melalui badan anggaran (banggar) menunggu pembahasan kembali APBD 2026 pasca terimbas pemotongan dana bagi hasil (DBH).

Kabar ini sudah berhembus sejak sebulan lalu, dan hingga kini menunggu keputusan Menteri Keuangan (Menkeu).

Terlebih lagi, transisi kepemimpinan Menkeu dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudho Sadewa juga berpengaruh menentukan berapa besaran pemotongan.

Meski kini, DPR RI telah setuju penambahan anggaran TKD 2026 yang diusulkan Menkeu Purbaya.

Baca juga: 2 Ton Jagung Pipil Milik Petani Binaan Polsek Sangatta Utara Dikirim ke Bulog Samarinda

Sehingga TKD yang semula Rp650 triliun di RAPBN 2026 ditambah Rp 43 triliun menjadi Rp 692,99 triliun.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud menekankan bahwa soal efisiensi anggaran, akan diberlakukan pada APBD Murni 2026 mendatang.

Hasil pertemuan Gubernur Kaltim bersama para kepala daerah lain yang tergabung di Asosiasi Persatuan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ke Menkeu Purbaya juga akan dibahas lebih lanjut.

Terpenting, bicara proyeksi pemotongan hampir 4,6 triliun di APBD 2026 mendatang, bisa berpeluang akan diracik ulang.

Pasalnya, APBD 2026 sudah dibahas dan telah terkunci pada angka Rp21,35 triliun setelah adanya kesepakatan DPRD serta Pemprov.

Disini angka pendapatan transfer tercatat Rp9,33 triliun, jika terpotong 75 persen, maka jumlahnya tepat Rp2,3 triliun yang merupakan angka proyeksi hasil dari pemangkasan.

Hitungan kasarnya, jika mengacu pada proyeksi pemotongan 75 persen yang pernah diungkapkan Ketua DPRD dan Gubernur, maka angkanya mendekati proyeksi tersebut.

“Efisiensi itu di 2026. Iya (Rp2,3 triliun), nanti di tahun 2026 murni,” ungkap Ketua Banggar ini, Rabu (8/10/2025).

Informasi sementara, DBH yang diperoleh Kaltim, yang semula sekitar Rp8-9 triliun bisa melorot ke angka Rp2 triliun. 

Penurunan TKD tentu berdampak ke kemampuan daerah menjalankan program pembangunan. 

DPRD sendiri ungkap politikus Golkar ini, tetap memastikan jalannya program prioritas berjalan.