Wakil Bupati Berau Gamalis Sebut Pemangkasan TKD Dilema Tiap Daerah

TRIBUNKALTIM.CO,TANJUNG REDEB - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau 2026 berpotensi berkurang karena adanya pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD).

Meski tak berkomentar banyak, Wakil Bupati Berau Gamalis mengatakan memang info pemotongab tersebut menjadi dilema bagi tiap daerah. 

Sesuai datang yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Perimbanagan Keuangan (DJPK) Kemenkeu RI DBH tahun 2025 Berau Sebesar Rp 2.582.598.199.000 kemudian tahun 2026: Rp 588.787.784.000. 

DAU Sebesar 2025 Rp 603.905.158.000 dan 2026 sebesar Rp 774.607.046.000 lalu total DTU yakni sebesar 2025 Rp 3.186.503.357.000 dan 2026 sebesar  Rp 1.438.214.729.000.

Gamalis mengakaui APBD Berau selama ini kurang lebih 60 persen masih bergantung pada dana transfer.

Proyeksi sebesar kurang lebih  Rp 5 miliar dapat berkurang. 

Baca juga: Dosen Unmul Samarinda Sebut Pemangkasan Dana Transfer Ancam Pembangunan Daerah 

“Ada penurunan, tapi masih untung tak sebanyak provinsi,” ungkapnya.

Kondisi ini menjadi masalah yang sulit diterima daerah. Apalagi, Berau merupakan daerah salah satu daerah penyumbang pendapatan negara melalui pertambangan batu bara.

Gamalis pun masih belum dapat berkomentar banyak. Apalagi, berkomentar tentang gaji maupun TPP ASN Berau. 

“Belum bisa berkomentar banyak untuk masalah gaji pegawai, tapi kalau kita punya anggaran, tidak mungkin kita menahan hak mereka,” tegasnya. 

Lanjut Gamalis, kehilangan DAK saja sudah sangat berpengaruh.

Menurut Gamalis, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang menjadi opsi untuk membantu keuangan daerah.

Meskipun, untuk peningkatan PAD memerlukan kerja yang ekstra. Sebab, belum ada setengah dari PAD  menyumbang untuk keseluruhan APBD Berau. 

Gamalis juga meminta untuk kerjasama seluruh elemen roda pemerintahan. Terutama untuk bisa menentukan prioritas pembangunan di Kabupaten Berau tahun depan.

Jangan sampai daerah asik membangun tetapi pembangunan itu tidak memiliki fungsi bagi masyarakat. 

Baca juga: Akademisi Unmul Kritik Pemangkasan TKD, Program MBG Dianggap Timbulkan Ketimpangan Daerah