Berita Berau Terkini

DPRD Berau Soroti Kinerja Perusda, Rencana Bentuk Pansus untuk Lakukan Investigasi dan Audit

DPRD Kabupaten Berau menyoroti kinerja empat Perusahaan Daerah, Dinilai belum memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah

Penulis: Renata Andini Pengesti | Editor: Nur Pratama
TRIBUNKALTIM.CO/RENATA ANDINI
PANSUS PERUSDA - Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong. DPRD Kabupaten Berau menyoroti kinerja empat Perusahaan Daerah (Perusda) yang dinilai belum memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025. (TRIBUNKALTIM.CO/RENATA ANDINI) 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menyoroti kinerja empat Perusahaan Daerah (Perusda) yang dinilai belum memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025.

Empat perusahaan tersebut adalah Perumda Air Minum Batiwakkal, PT Indo Pusaka Berau (IPB), PT Bhakti Praja, dan PT Hutan Sanggam.

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong, mengatakan bahwa meski setiap tahun keempat perusahaan ini mendapat suntikan anggaran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, hingga kini belum ada setoran dividen yang masuk ke kas daerah pada tahun berjalan.

Baca juga: Inflasi Berau Capai 1,86 Persen pada September 2025, Harga Pangan Masih Jadi Pemicu Utama

“Padahal, dari laporan tahun 2024 lalu, tiga perusda sudah memberikan kontribusi, yaitu Perumda Air Minum Batiwakkal, IPB, dan Hutan Sanggam. Sementara Bhakti Praja memang belum pernah menyetor. Tapi di tahun 2025 ini, keempatnya sama sekali belum ada laporan setoran dividen,” ungkapnya kepada Tribunkaltim.co, Kamis (9/10/2025).

Melihat kondisi tersebut, DPRD Berau berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan investigasi dan audit terhadap keempat perusahaan daerah itu. Tujuannya, mencari akar permasalahan sekaligus memastikan arah kebijakan yang harus ditempuh.

“Kita minta bupati juga melakukan evaluasi. Kalau memang masalahnya ada di biaya operasional yang lebih besar dari pendapatan, tentu harus jelas. Kalau butuh suntikan modal untuk penyehatan, bisa dibicarakan. DPRD siap saja memberikan penyertaan modal, tapi tentu harus ada audit resmi terlebih dahulu,” tegasnya.

Menurutnya, langkah evaluasi ini penting agar perusda tidak hanya menjadi beban daerah.

“Jangan sampai perusda kita sampai bangkrut. Harus ada kejelasan, apakah memang modalnya tidak mencukupi atau ada persoalan lain. Audit ini menjadi solusi agar masalahnya jelas,” tambahnya.

Rudi juga memastikan, pembentukan pansus sudah direkomendasikan dalam pembahasan anggaran sebelumnya dan akan segera dijadwalkan melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Berau.

“Pansus ini akan melibatkan semua unsur DPRD, khusus membahas soal perusda. Dengan begitu, hasil evaluasi bisa lebih komprehensif dan menjadi dasar kebijakan ke depan,” pungkasnya. (*)

 

 

 

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved