Pemotongan DBH Mengancam, Pemkot Balikpapan Pastikan Program Pro Rakyat Tetap Berjalan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan tengah menyiapkan langkah antisipatif menghadapi kemungkinan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. 

Kebijakan tersebut menjadi perhatian serius karena dapat berdampak langsung pada stabilitas keuangan daerah dan keberlanjutan program-program publik yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.

Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengonfirmasi bahwa informasi terkait potensi pemotongan DBH sudah beredar di sejumlah daerah penghasil, termasuk Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua. 

Ia menuturkan, para gubernur dari daerah tersebut bahkan telah menyuarakan kekhawatiran mereka kepada pemerintah pusat.

“Memang ada informasi tentang pemotongan DBH, meskipun nilainya belum saya ketahui secara pasti. Para gubernur dari daerah penghasil sudah menyampaikan permasalahan ini. Kami berharap pemerintah pusat dapat mendengar dan mempertimbangkan agar pemotongan tersebut dikurangi,” ujar Bagus, Kamis (9/10/2025).

Baca juga: Reaksi Ketua Bapemperda DPRD Kaltim soal Pengurangan DBH, Singgung Kementerian

Meski dihadapkan pada ketidakpastian fiskal, Bagus menegaskan bahwa Pemkot Balikpapan tidak akan mengorbankan program prioritas yang menyangkut kepentingan masyarakat.

“Kalaupun pemotongan itu tetap dilakukan, kami akan memprioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan rakyat. Sektor pendidikan, penanganan banjir, air bersih, dan kesehatan tidak akan kami ganggu,” tegasnya.

Ia mengakui, penyesuaian anggaran mungkin akan berdampak pada beberapa proyek infrastruktur yang belum masuk kategori prioritas.

“Bisa jadi ada program infrastruktur yang ditunda dulu pembangunannya,” ungkap Bagus.

Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Balikpapan tengah menyusun beberapa skenario keuangan, termasuk skenario terburuk, sebagai langkah antisipasi jika kebijakan pemotongan benar terjadi.

“Tujuannya agar kami tidak terkejut saat keputusan final diumumkan. Semua kemungkinan sedang kami hitung, supaya program prioritas tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya. (*)