TPP ASN Terancam Dipangkas, Pemprov Kaltim Siapkan Penyesuaian Menyusul Berkurangnya Dana Transfer

Orang nomor dua di Kaltim itu menegaskan bahwa guru menjadi prioritas dalam kebijakan penganggaran
daerah. 

Lebih lanjut, Seno akan berkordinasikan lebih dulu terkait hal ini dengan gubernur dan sekertaris daerah. 

"Kami ingin diskusikan dulu dengan Pak Gubernur dan Bu Sekda supaya TPP guru ini tidak menjadi masalah," katanya. 

Siapkan Skenario

Pemerintah Kota Balikpapan tengah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi kemungkinan adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. 

Hal ini disampaikan Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo, menanggapi isu pemotongan dana yang juga dikeluhkan oleh sejumlah daerah penghasil seperti Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua. 

Baca juga: Seno Aji Tetap Pegang Janji, Gratis Pol dan Jospol Jadi Prioritas Meski TKD Kaltim Anjlok

“Memang ada informasi tentang pemotongan DBH, meskipun nilainya belum saya ketahui secara pasti. Para gubernur dari daerah penghasil sudah menyampaikan permasalahan ini. Kami berharap pemerintah
pusat dapat mendengar dan mempertimbangkan agar pemotongan tersebut dikurangi,” ujar Bagus, Kamis
(9/10/2025). 

Meski demikian, Bagus menegaskan bahwa Pemkot Balikpapan tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. 

“Kalaupun pemotongan itu tetap dilakukan, kami akan memprioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan rakyat. Sektor pendidikan, penanganan banjir, air bersih, dan kesehatan tidak akan kami ganggu,” tegasnya.

Ia mengakui, penyesuaian anggaran mungkin akan berdampak pada beberapa proyek infrastruktur yang
belum masuk kategori prioritas. 

“Bisa jadi ada program infrastruktur yang ditunda dulu pembangunannya,” ungkap Bagus. 

Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Balikpapan tengah menyusun beberapa skenario keuangan, termasuk skenario terburuk, sebagai langkah antisipasi jika kebijakan pemotongan benar terjadi. 

“Tujuannya agar kami tidak terkejut saat keputusan final diumumkan. Semua kemungkinan sedang kami hitung, supaya program prioritas tetap berjalan dengan baik,” katanya. 

Guru dan Nakes Jangan Jadi Korban

Efisiensi APBD Kaltim tahun 2026 bisa terjadi setelah adanya rencana pemerintah pusat memangkas lebih separuh dana yang menjadi hak Bumi Etam.