TPP ASN Terancam Dipangkas, Pemprov Kaltim Siapkan Penyesuaian Menyusul Berkurangnya Dana Transfer

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah melakukan simulasi penyesuaian anggaran akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. 

Salah satu langkah yang menjadi pembahasan adalah evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi
Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan untuk mengevaluasi TPP ASN yang berpotensi akan dipangkas. 

Namun, langkah ini tidak akan diambil secara sepihak tanpa melibatkan seluruh ASN dalam prosesnya. 

Baca juga: Daftar Pernyataan Gubernur termasuk Rudy Masud Usai Temui Menkeu Protes Pemangkasan TKD

"Ya, tapi kan kita harus berdiskusi dengan seluruh ASN. Karena memang kondisi saat ini tidak memungkinkan," ujar Seno Aji. 

Rencana evaluasi TPP ini menjadi respons atas pemangkasan anggaran transfer dari pusat. 

Berdasarkan dokumen Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, alokasi dana untuk Kaltim mengalami penurunan drastis. 

Provinsi penghasil batu bara ini hanya akan menerima dana sebesar Rp2,49 triliun untuk tahun depan. 

Seno menegaskan bahwa evaluasi TPP tidak hanya akan menyasar ASN tingkat menengah ke atas saja. 

Menurutnya, semua ASN tanpa terkecuali akan dievaluasi TPP-nya sebagai bagian dari upaya penyesuaian anggaran daerah menghadapi kondisi keuangan yang menantang. 

Meskipun evaluasi akan dilakukan menyeluruh, Seno memberikan kepastian bahwa TPP guru tidak akan
tersentuh kebijakan pemangkasan.

Ia menyebut bahwa guru menjadi bagian yang dikecualikan mengingat peran strategis mereka dalam sektor pendidikan. 

Ketika ditanya apakah TPP guru juga akan mengalami pemangkasan, Wakil Gubernur Kaltim itu memberikan jawaban tegas. 

"Kalau kemungkinan itu yang kita akan tidak lakukan evaluasi, karena kan guru kan jumlahnya juga tidak
begitu signifikan," jelasnya. 

Seno menambahkan bahwa TPP guru harus tetap dipertahankan karena merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kaltim. Artinya, meski anggaran daerah mengalami tekanan, komitmen terhadap kesejahteraan guru tidak akan dikurangi. 

Orang nomor dua di Kaltim itu menegaskan bahwa guru menjadi prioritas dalam kebijakan penganggaran
daerah. 

Lebih lanjut, Seno akan berkordinasikan lebih dulu terkait hal ini dengan gubernur dan sekertaris daerah. 

"Kami ingin diskusikan dulu dengan Pak Gubernur dan Bu Sekda supaya TPP guru ini tidak menjadi masalah," katanya. 

Siapkan Skenario

Pemerintah Kota Balikpapan tengah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi kemungkinan adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. 

Hal ini disampaikan Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo, menanggapi isu pemotongan dana yang juga dikeluhkan oleh sejumlah daerah penghasil seperti Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua. 

Baca juga: Seno Aji Tetap Pegang Janji, Gratis Pol dan Jospol Jadi Prioritas Meski TKD Kaltim Anjlok

“Memang ada informasi tentang pemotongan DBH, meskipun nilainya belum saya ketahui secara pasti. Para gubernur dari daerah penghasil sudah menyampaikan permasalahan ini. Kami berharap pemerintah
pusat dapat mendengar dan mempertimbangkan agar pemotongan tersebut dikurangi,” ujar Bagus, Kamis
(9/10/2025). 

Meski demikian, Bagus menegaskan bahwa Pemkot Balikpapan tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. 

“Kalaupun pemotongan itu tetap dilakukan, kami akan memprioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan rakyat. Sektor pendidikan, penanganan banjir, air bersih, dan kesehatan tidak akan kami ganggu,” tegasnya.

Ia mengakui, penyesuaian anggaran mungkin akan berdampak pada beberapa proyek infrastruktur yang
belum masuk kategori prioritas. 

“Bisa jadi ada program infrastruktur yang ditunda dulu pembangunannya,” ungkap Bagus. 

Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Balikpapan tengah menyusun beberapa skenario keuangan, termasuk skenario terburuk, sebagai langkah antisipasi jika kebijakan pemotongan benar terjadi. 

“Tujuannya agar kami tidak terkejut saat keputusan final diumumkan. Semua kemungkinan sedang kami hitung, supaya program prioritas tetap berjalan dengan baik,” katanya. 

Guru dan Nakes Jangan Jadi Korban

Efisiensi APBD Kaltim tahun 2026 bisa terjadi setelah adanya rencana pemerintah pusat memangkas lebih separuh dana yang menjadi hak Bumi Etam. 

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, yang sudah terkunci pada angka Rp21,35 triliun kemungkinan akan diracik ulang. 

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis menekankan bahwa Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan membahas kembali terkait penyesuaian ini. 

“Kita (Banggar dan TAPD) akan membahas kembali hasil dari pemotongan nilai transfer ke daerah. Yang
pastinya fokus utamanya adalah program–program kerakyatan,” tegas Politikus PDI-Perjuangan ini, Kamis (9/10/2025). 

Baca juga: HUT ke-26 Kutim Disambut Pemangkasan TKD, Wakil Bupati: Kurangi Hura-hura Fokus Infrastruktur

Disinggung soal alokasi belanja pegawai APBD 2026, melihat dari rincian KUA-PPAS 2026, pendapatan
daerah direncanakan sebesar Rp20,45 triliun yang bersumber dari PAD Rp10,75 triliun, pendapatan
transfer Rp9,33 triliun (opsi terpangkas) dan pendapatan lain-lain Rp362,03 miliar. 

Belanja daerah ditetapkan sebesar Rp21,35 triliun, terdiri belanja operasional Rp10,99 triliun, belanja hibah Rp414,97 miliar, subsidi Rp20 miliar, serta bantuan sosial Rp12,49 miliar. 

Ananda Moeis menekankan bahwa berupaya sebaik mungkin membahas terkait alokasi belanja tersebut. 

Ia berpandangan jika terkait TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) terkait tenaga pendidik (guru) dan tenaga kesehatan (nakes) hingga PPPK di berbagai dinas pastinya agar Pemprov Kaltim juga melihat dari segi keadilan. 

Upaya terbaik di DPRD Kaltim akan terus dilakukan, kata Ananda Moeis, meski ruang fiskal Kaltim kini
sempit karena adanya efisiensi di APBD 2026. 

Peningkatan TPP guru swasta, guru PPPK di Kaltim dan nakes serta PPPK di dinas lain, juga mesti melihat agar kualitas pendidikan hingga pelayanan publik kepada masyarakat dipertahankan tetap terlaksana baik. 

Untuk guru dan nakes di daerah, TPP insentif tambahan di luar gaji pokok, besaran dan pemberiannya diatur oleh keputusan kepala daerah masing-masing. 

Pemberian TPP tentu mesti didasarkan pada berbagai kriteria seperti beban kerja, prestasi kerja, dan kondisi kerja, meski namun tidak semua daerah dapat memberikan jumlah yang sama, dan melihat juga PPPK di dinas lain, bukan hanya guru dan nakes. 

“Kita pasti memperjuangkan jika guru dan nakes ya, pendidikan serta kesehatan kan ya. Nah belum lagi
nasib guru dan nakes di pelosok yang mesti juga diperhatikan. Kan TPP ini banyak, ya bukan cuman guru
dan nakes, PPPK di dinas–dinas lain, jadi kita mesti buka semua (data) detailnya, prestasinya melihat dari apa dan pemberian berdasarkan apa,” beber Ananda Moeis. 

Beda hal dengan TPP pejabat eselon di Pemprov Kaltim yang memang memiliki besaran yang berbeda,
tentu ini juga menjadi bahan diskusi pihaknya ketika akan melakukan pembahasan APBD 2026 yang kini
terdapat pemangkasan dari pemerintah pusat. 

Secara menyeluruh, TPP eselon yang dinilai besar juga telah ditekankan bakal ada evaluasi oleh pihak
Pemprov Kaltim, tetapi besarannya tentu akan disesuaikan dengan apa yang sudah menjadi tanggung
jawab ASN tersebut bekerja. 

Ananda Moeis sendiri tak ingin mendahului, dan menegaskan akan fokus dalam memperjuangkan yang
terbaik agar ada keadilan yang merata di tengah efisiensi APBD 2026 ini.

Termasuk kerja–kerja Pemprov Kaltim 2026 akan dibahas mendalam bersama pihaknya di DPRD. 

Menentukan, mana saja yang menjadi prioritas serta mana yang akan ditunda agar ada skala prioritas. 

“Kriteria pemberian TPP juga harus melihat, beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi tempat kerja. Yang pasti hari ini, kita tunggu Banggar dan TAPD membahas keseluruhan ini. DPRD akan mengupayakan harus yang terbaik dan adil. Yang pasti untuk ke depan, (program) masih bisa di pending, ditunda dulu, artinya jika ada yang urgent itu di didahulukan,” pungkasnya. 

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram