Wagub Kaltim Minta Daerah Tidak Berpangku Tangan pada DBH, Dorong Peningkatan PAD

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Kaltim. 

Menurutnya, daerah tidak boleh terus bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebagai sumber utama pembiayaan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya pengurangan alokasi DBH yang berdampak pada APBD provinsi maupun kabupaten/kota di Kaltim.

Dalam rapat briefing yang digelar di Kantor BPKAD Kaltim Senin (13/10/2025), Seno menyampaikan bahwa arahan Gubernur mengonfirmasi pengetokan anggaran dari pusat sudah dilakukan.

Namun, berdasarkan informasi dari Menteri Keuangan, penambahan anggaran (DBH) akan direalisasikan pada kuartal pertama tahun 2026.

Baca juga: Komisi III DPRD Kaltim Minta Pemprov Tetap Bangun Infrastruktur Wajib, Meski DBH Dipangkas

Penambahan anggaran yang dijanjikan Menteri Keuangan tersebut diperkirakan akan cair antara Februari atau Maret 2026 mendatang.

Terkait kurang bayar DBH dari tahun sebelumnya, orang nomor 2 di Kaltim itu memastikan pihaknya telah melakukan penagihan.

"Itu kita tagih dan InsyaAllah, pada November ini kemungkinan akan keluar lagi sekitar Rp1,1 triliun," ungkap Seno Aji.

Meski demikian, ia mengakui bahwa PAD tahun ini masih mengalami kekurangan sekitar Rp3 koma sekian triliun yang akan terus dipantau dan dievaluasi.

Menanggapi kondisi pemerintah kabupaten dan kota yang juga terdampak pengurangan DBH, Seno Aji menjelaskan bahwa bantuan keuangan sudah dialokasikan.

Baca juga: Harapan Baru Kaltim, Wagub Seno Aji: Ada Sinyal Pemerintah Pusat Tak Pangkas DBH 75 Persen

Namun, ia menekankan bahwa kondisi keuangan yang dialami sama-sama menurun, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota.

"Jadi, kita sudah dorong mereka untuk meningkatkan PAD masing-masing. Kita tidak boleh berpangku tangan terhadap DBH, kita tingkatkan PAD," tegas Wagub.

Kedepan, Pemprov Kaltim akan melakukan diskusi dengan kabupaten dan kota untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang bisa digabungkan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

"Nanti kita akan diskusikan kegiatan mana saja yang bisa digabungkan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," pungkasnya. (*)