Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah, Bupati Berau Siapkan Opsi Pengelolaan Anggaran Berkeadilan

TRIBUNKALTIM.CO - Bupati Berau, Sri Juniarsih mengatakan Pemerintah Kabupaten masih terus membahas terkait wacana pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari Pusat.

Kabar yang beredar usai pertemuan sejumlah Gubernur termasuk Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, ada pengurangan bobot pemangkasan dana TKD dari Pusat. 

Meski demikian Bupati Berau, Sri Juniarsih dan jajaran Pemkab masih terus bersiap dengan kebijakan pemangkasan dana TKD di antaranya dengan menyiapkan opsi pengelolaan anggaran berkeadilan.

Sri Juniarsih, mengaku menerima informasi terkait rencana pemotongan dana perimbangan hanya sebesar 30 persen dari rencana semula 70 persen.

Baca juga: Wakil Bupati Berau Gamalis Sebut Pemangkasan TKD Dilema Tiap Daerah

“Kalau di Kaltim potongan anggarannya berkurang, pasti akan berdampak pada bantuan keuangan ke Berau,” kata Bupati Berau kepada Tribunkaltim.co, Selasa (14/10/2025).

Dia menegaskan, informasi tersebut juga menerangkan Kabupaten Berau menjadi bagian dari daerah yang tak mendapatkan pemangkasan anggaran yang besar, yakni hanya 30 persen.

“Ini juga kabarnya berlaku untuk Berau, dana pusat tak dipotong sampai 70 persen,” ujarnya.

Sri Juniarsih menyebut hal itu menjadi kabar positif.

Pasalnya, pemerintahan yang baru berjalan enam bulan harus menggeber program yang telah disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kami butuh anggaran itu untuk program yang pro ke masyarakat,” tuturnya.

Siapkan Segala Opsi

Meski begitu, Sri menyadari, kabar tersebut bukan keputusan bulat dari pemerintah pusat, sehingga, pemerintah masih harus mempersiapkan segala opsi memastikan keadilan dalam pengelolaan anggaran bila dipangkas.

“Tapi kami tetap harus memastikan pemerintah memiliki langkah strategis untuk itu,” ucapnya.

Dia menyampaikan, seluruh daerah penghasil di Kaltim sudah sewajarnya tak mendapatkan kebijakan pemotongan anggaran tersebut, termasuk Berau.

Sebab, pengerukan sumber daya alam yang ada di Berau berdampak langsung terhadap masyarakat.

Sehingga sudah sewajarnya menerima hasil dari dana yang dikelola oleh pemerintah pusat tersebut.