DPRD Kukar Pastikan Perjuangkan TPP ASN di Tengah Penurunan Dana Bagi Hasil

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Ketua Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), M. Andi Faisal, menegaskan, komitmen lembaganya untuk memperjuangkan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kukar, meski daerah sedang menghadapi tekanan fiskal akibat turunnya dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Andi Faisal mengungkapkan bahwa penurunan DBH berdampak signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah.

Namun, ia menekankan DPRD akan tetap berupaya agar hak ASN tetap terjamin.

Banyak ASN yang menyampaikan kekhawatiran soal TPP. Kukar ini termasuk penyumbang besar DBH, tapi sekarang dipotong hingga 76 persen, dari sekitar Rp5 triliun menjadi hanya Rp1 triliun lebih.

Baca juga: Wagub Kaltim Minta Daerah Tidak Berpangku Tangan pada DBH, Dorong Peningkatan PAD

"Meski begitu, kami akan terus memperjuangkan agar TPP tetap disalurkan,” ujarnya, Selasa (21/10/2025).

Politikus PDI Perjuangan itu menilai kondisi keuangan yang terbatas tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan semangat kerja aparatur.

Ia mengimbau, ASN agar tetap fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sambil menunggu hasil pembahasan antara DPRD dan Pemkab Kukar.

“Saya minta rekan-rekan ASN tetap bekerja optimal. Soal TPP biar kami perjuangkan bersama pemerintah daerah,” ucapnya.

Andi Faisal menambahkan, DPRD bersama pihak eksekutif saat ini sedang membahas sejumlah langkah untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai.

Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci menghadapi situasi ekonomi yang sulit.

Baca juga: Kaltim Nego Pemerintah Pusat, Optimistis Pemangkasan DBH Tidak Sampai 73 Persen

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Saya yakin Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin punya komitmen yang sama untuk menjaga kesejahteraan ASN,” ucapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran ASN sebagai ujung tombak pelayanan publik. Menurutnya, stabilitas kinerja birokrasi sangat bergantung pada kondisi kesejahteraan pegawai.

“Kalau ASN merasa tenang dan sejahtera, otomatis pelayanan publik akan berjalan lebih baik. Ini yang harus kita jaga bersama,” tuturnya.

Lebih lanjut, Andi Faisal berharap pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan pemotongan DBH, mengingat Kukar merupakan salah satu daerah penyumbang utama pendapatan nasional dari sektor sumber daya alam.

“Kukar bukan sekadar penerima, tapi juga penyumbang besar bagi negara. Karena itu, wajar kalau kita menuntut adanya keadilan fiskal agar pembangunan di daerah tetap berjalan stabil,” ujarnya.

Baca juga: DBH Kutim Anjlok 70 Persen, Bupati Ardiansyah: Saatnya Berhemat dan Berinovasi

Andi Faisal menyampaikan optimisme bahwa persoalan TPP dapat diselesaikan tanpa harus mengorbankan hak ASN.

Ia mengajak seluruh pegawai untuk tetap menjaga semangat dan profesionalisme dalam bekerja.

“Semangat terus untuk seluruh ASN. Kami di DPRD bersama pemerintah akan berusaha sekuat tenaga agar TPP tetap bisa dinikmati seperti biasanya,” pungkasnya. (*)