Pemprov Kaltim Hentikan Kegiatan di Hotel dan Maksimalkan Fasilitas Kantor

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dengan menghentikan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang selama ini dilaksanakan di hotel. 

Sebagai gantinya, pemerintah kini lebih mengutamakan pemanfaatan fasilitas kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tersedia.

Gubernur Kaltim Rudy Masud mengungkapkan, pihaknya kini hampir tidak melaksanakan kegiatan pemerintahan di luar kantor. 

Baca juga: Pemprov Kaltim Rencanakan Bangun Jalan Tol Samarinda-Bontang, Gandeng Kerja Sama dengan Badan Usaha

Meskipun kebijakan ini berdampak pada tingkat hunian hotel di seluruh Kalimantan Timur, langkah tersebut terpaksa diambil mengingat keterbatasan anggaran yang dihadapi.

"Karena kita memanfaatkan kantor saja, tentu akan mempengaruhi berkaitan dengan okupansi daripada hotel-hotel yang ada di seluruh Kalimantan Timur," ujar Rudy, Senin (27/10/2025).

Rudy menjelaskan pemerintah provinsi ingin tetap mendukung pertumbuhan industri perhotelan di daerah. Namun, kondisi keuangan yang ketat memaksa pemerintah untuk lebih selektif dalam menggunakan anggaran.

Langkah efisiensi dengan tidak menggunakan fasilitas hotel untuk kegiatan pemerintahan ini bahkan sudah diambil sebelum adanya pemangkasan Transfer Dana Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. 

"Kalau hari ini Transfer Dana Daerah (TKD) tidak dipotong saja, kemarin kita sudah tidak ada melaksanakan kegiatan di hotel-hotel," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat mengumumkan langkah pemangkasan Transfer Dana Daerah ke semua daerah termasuk Kaltim, yang pada tahun depan akan dipangkas hingga 73 persen.

Rudy mengaku, sejak dilantik pada 20 Februari lalu hingga Oktober ini, dirinya hampir tidak pernah melaksanakan kegiatan di hotel, kecuali jika diundang pihak lain. 

Untuk kegiatan yang diselenggarakan Pemprov Kaltim sendiri, tidak pernah menggunakan fasilitas hotel.

Sebagai alternatif, rapat pimpinan kini dilaksanakan secara bergilir di kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Sistem perputaran ini dilakukan setiap minggu, sehingga seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kaltim mendapat giliran menjadi tuan rumah.

Rudy menyebutkan, sistem rotasi ini juga memberikan manfaat tambahan karena memungkinkan pimpinan daerah untuk langsung meninjau dan mengawasi kualitas pelayanan publik di masing-masing OPD.

"Jadi setiap OPD, setiap Pemprov Kaltim setiap minggu berputar, kita putar. Sambil kita meninjau bagaimana pelayanan publik, kami langsung melihat pelayanan publik yang ada di OPD-OPD kami," pungkas Rudy.(*)