BPKAD Kaltim Tanggapi Isu Dana Endapan, Ahmad Muzakkir: Bukan Menganggur, Tapi Pengaturan Cash Flow

Muzakkir menyatakan bahwa kondisi serupa dialami hampir seluruh daerah di Indonesia mengingat mandatory spending untuk infrastruktur merupakan porsi terbesar dalam APBD.

Ia menekankan bahwa pembayaran proyek infrastruktur tidak bisa dipaksakan sebelum pekerjaan selesai karena akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Lebih lanjut ia, menegaskan bahwa fokus pemerintah daerah saat ini adalah memastikan penyerapan anggaran berjalan sesuai dengan aliran kas yang telah direncanakan.

Pengendalian kas menjadi kunci agar pembayaran dapat tersalurkan tepat waktu berdasarkan tagihan progres dari masing-masing dinas teknis.

"Jadi itu yang harus kita pahami bahwa saya pikir semua daerah itu tidak ada dana yang menganggur. Yang ada itu adalah pengendalian kas, pengaturan cash flow-nya yang ada untuk bagaimana mekanisme pembayaran penyalurannya berdasarkan tagihan progres dari masing-masing dinas," pungkas Muzakkir. (*)