Penjelasan BPKAD Kaltim dan Bupati Kubar soal Dana Pemda yang Disebut Menkeu Purbaya Mengendap

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan ada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan jumlah total ratusan triliun yang tersimpan di bank.

Menkeu Purbaya memaparkan daftar daerah yang dananya terbanyak mengendap di bank, dari Kalimantan Timur (Kaltim) termasuk Kabupaten Kutai Barat (Kubar).

Dalam daftar Kementerian Keuangan, Kubar berada di posisi ketujuh, daftar 15 daerah dengan dana terbanyak mengendap di Bank. 

Berdasarkan data tersebut, Kubar mempunyai dana sebesar Rp 3,2 Triliun di bank. 

Baca juga: Kutai Barat Masuk Daftar Dana Endapan Terbesar, Bupati Frederick Edwin Beri Klarifikasi

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur, Ahmad Muzakkir memberi penjelasan terkait dana daerah yang disinggung Menkeu Purbaya, dalam rapat pengendalian inflasi daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025) lalu.

Menurut Ahmad Muzakkir, setiap rupiah dalam APBD telah disusun dengan perencanaan yang matang dan disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan. 

Menurutnya, keberadaan dana di akhir tahun bukan berarti tidak terencana, melainkan mengikuti pola aliran kas yang telah dirancang.

"Jadi, kalau dana nganggur, itu saya rasa saya mendefinisikannya bingung itu.

Karena sudah terencana dengan baik semua penggunaan dana di APBD itu," tegas Muzakkir, Rabu (29/10/2025).

APBD di Kaltim Didominasi Pembiayaan Infrastruktur

Karakteristik APBD Kalimantan Timur yang didominasi pembiayaan infrastruktur menjadi kunci pemahaman kondisi ini. 

Lebih dari 40 persen anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang terikat mekanisme kontrak dengan sistem pembayaran bertahap atau termin.

Sistem pembayaran berbasis progres pekerjaan ini menyebabkan aliran kas cenderung tinggi di triwulan keempat. 

Hal ini bukan karena ketidakteraturan pengelolaan, melainkan mengikuti tahapan penyelesaian proyek yang memang memerlukan waktu. 

Pembayaran tidak dapat dilakukan di awal karena harus menunggu realisasi fisik pekerjaan sesuai kontrak yang berlaku.

"Kalau infrastruktur itu masa pekerjaan belum selesai masa kita bayar? Nanti masalah," ujar Muzakkir.