Balikpapan Perlu Tambah Sumber Air Baku Baru, DPRD Dukung Kerja Sama dengan Pihak Swasta

Ringkasan Berita:

• Kapasitas Waduk Manggar dan Teritip dinilai kritis, Pemkot dorong penambahan sumber air baku baru.
• Proyek kerja sama dengan PT ATP targetkan jaringan pipa Balikpapan–Sepaku mulai 2026.
• DPRD minta pembenahan infrastruktur distribusi agar hasil produksi air berdampak maksimal.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan melalui Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) tengah memacu penguatan ketahanan air bersih jangka panjang dengan menambah sumber air baku baru.

Langkah ini dinilai sebagai strategi paling realistis untuk menekan krisis air bersih yang masih sering dirasakan masyarakat Balikpapan, terutama di daerah pinggiran kota.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik kepada Tribunkaltim.co, mengatakan kapasitas dua waduk utama, yakni Waduk Manggar dan Waduk Teritip sudah berada di ambang batas pelayanan.

Dua waduk tersebut juga sangat tergantung dengan curah hujan. Ketika memasuki musim kemarau air waduk pun surut.

Lonjakan penduduk dan pesatnya pembangunan permukiman baru lanjut Japar Sidik, menyebabkan ketersediaan air baku tidak lagi seimbang dengan kebutuhan.

Baca juga: Warga Balikpapan Barat Mengeluh Penurunan Fungsi Drainase hingga Krisis Air Bersih, DPRD Usul Solusi

"Kondisi dua waduk utama kita sudah berat menanggung kebutuhan air bagi masyarakat. Karena itu, perlu ada tambahan sumber air baku baru agar distribusi bisa lebih stabil," ujar Japar. 

Menurutnya, upaya penambahan kapasitas sedang ditempuh melalui kerja sama antara Pemerintah Kota Balikpapan dan pihak swasta, salah satunya PT Arsari Tirta Pradana (ATP) perlu didukung.

Kerjasama dengan swasta akan berperan dalam proyek penyediaan air baku yang ditargetkan mulai terealisasi pada 2026, dengan pemasangan jaringan pipa transmisi Balikpapan–Sepaku sebagai salah satu tahap awal.

Japar menjelaskan, jika pembangunan waduk di kawasan Sepaku benar-benar terealisasi, kapasitas air baku Balikpapan akan meningkat signifikan.

Dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat di wilayah Balikpapan Utara dan Balikpapan Barat, yang selama ini paling sering menghadapi kekurangan pasokan air bersih.

Baca juga: Wali Kota Sebut Pasokan Air Baku PDAM Balikpapan akan Bertambah, Siap Kerja Sama dengan PT ATP

Japar berharap proyek-proyek peningkatan kapasitas air baku dapat terealisasi bertahap dan rampung sebelum tahun 2027. 

Ia menekankan pentingnya memperkuat layanan PDAM agar masyarakat tidak lagi mengandalkan sistem distribusi air bergilir seperti saat ini.

"Kita ingin masyarakat tidak lagi bergantung pada distribusi air bergilir. Dengan tambahan sumber air baku baru, pelayanan PDAM bisa lebih maksimal dan merata," tandasnya. 

Senada, Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah menilai kemitraan ini bukan sekadar proyek penyediaan air, melainkan langkah konkret untuk mengamankan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian daerah dalam pengelolaan sumber daya air.

"Dengan melibatkan pihak swasta yang memiliki teknologi dan kapasitas, diharapkan solusi yang dihasilkan lebih berkelanjutan," ujar Fauzi. 

Dia menjelaskan, kerja sama dengan PT ATP membuka peluang percepatan pemenuhan kebutuhan air tanpa harus sepenuhnya menunggu proyek pemerintah pusat.

Di sisi lain, investasi swasta di sektor vital ini juga dapat meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan distribusi air bersih.

"Selama ini kendala bukan hanya pada sumber air, tapi juga kapasitas pengolahan. Melalui kerja sama seperti ini, kita bisa menambah kapasitas lebih cepat, sekaligus memperbaiki kualitas layanan," jelas politisi Golkar tersebut.

Meski demikian, Fauzi mengingatkan bahwa kolaborasi ini harus diiringi pembenahan infrastruktur dasar, seperti jaringan pipa yang sudah menua dan sering mengalami kebocoran.

Tanpa itu, hasil produksi air yang meningkat tidak akan berdampak signifikan bagi warga.

"Jadi, peningkatan kapasitas harus dibarengi dengan rehabilitasi sistem distribusi agar hasilnya maksimal," tegasnya.

Menurutnya, langkah Pemkot Balikpapan menggandeng sektor swasta merupakan wujud dari adaptasi terhadap keterbatasan sumber daya dan meningkatnya kebutuhan kota yang berkembang pesat.

DPRD, kata Fauzi, mendorong agar kerja sama semacam ini disertai mekanisme pengawasan transparan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Balikpapan butuh pola kerja baru untuk mengatasi persoalan air bersih. Kolaborasi publik-swasta ini bisa menjadi contoh bagaimana kebijakan lokal bisa berjalan efektif jika dikelola dengan akuntabilitas dan tujuan yang jelas," tutupnya. (*)