Stunting Kaltim 22,2 Persen, Wagub Seno Aji Soroti Empat Daerah dengan Angka Tertinggi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Permasalahan stunting di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan penanganan segera dan terkoordinasi. 

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyoroti empat kabupaten/kota yang angka stuntingnya masih jauh di atas rata-rata nasional.

Keempat daerah tersebut adalah Kutai Timur (Kutim), Kutai Barat (Kubar), Balikpapan, dan Penajam Paser Utara (PPU).

Sorotan tajam ini disampaikan Seno Aji saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kalimantan Timur di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (18/11/2025).

Dia mengatakan, angka prevalensi stunting Kaltim saat ini berada di 22,2 persen. Meskipun turun sedikit dari angka sebelumnya (22,9 persen), angka ini masih jauh lebih tinggi dibanding target nasional yang sudah mencapai 19,8 persen.

Baca juga: Sejarah Kaltim, Perlawanan Rakyat 18 November 1945 di Balikpapan, di Balik Pemberontakan yang Gagal

Padahal, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penurunan stunting di Indonesia pada tahun 2025 harus sampai 18 persen.

Kegagalan mencapai target ini akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan, terutama mengingat Kaltim kini menyandang status sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kita pernah 22,9 persen yang kemudian saat ini kita sudah turun sedikit menjadi 22,2 persen," kata Seno Aji.

Seno bilang, Kaltim perlu bergerak cepat untuk mengejar ketertinggalan dari target nasional tersebut.

Ada tiga daerah yang berhasil menekan angka stunting di bawah rata-rata provinsi berdasarkan dara dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024.

Baca juga: Pencak Silat Jadi Pembuka POPDA Kaltim XVII di Penajam Paser Utara

Kutai Kartanegara paling rendah dengan prevalensi 14,2 persen. Disusul Samarinda 20,3 persen dan Bontang 20,7 persen.

Namun, empat daerah lainnya masih cukup menghawatirkan. Kabupaten Kutai Timur ada di 26,9 persen, Kutai Barat 27,6 persen.

Balikpapan terus naik dalam tiga tahun terakhir sampai 24,7 persen. Panajam Paser Utara menjadi prevalensi tertinggi tembus hingga 32,0 persen.

"Nah, ini perlu perhatian khusus agar supaya nanti tingkat prevalensi stunting kita benar-benar bisa dibawah rata-rata nasional," ujarnya.

Seno Aji menjelaskan, ada dua intervensi utama untuk menekan stunting sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021.

Baca juga: Pemkot Balikpapan Ajak Perusahaan Ikut Gerakan Orangtua Asuh untuk Cegah Stunting

Pertama intervensi spesifik di bidang kesehatan, seperti perbaikan gizi ibu hamil, remaja putri, ASI eksklusif, imunisasi, sampai penanganan gizi buruk.

Kedua, intervensi sensitif yang cakupannya lebih luas. Mulai dari akses sanitasi, air bersih, pendidikan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, hingga lingkungan sehat. Ini terkait langsung dengan program kerja kepala daerah.

"Namun, yang terpenting adalah intervensi spesifik. Kita bisa melakukan hal ini, melalui beberapa OPD terkait di daerah masing-masing, agar intervensi spesifik ini dilakukan secara masif di daerahnya," jelasnya.

Menurut dia, provinsi dan kabupaten/kota harus kerja sama lebih solid. Terutama mengawasi ibu hamil sejak awal agar stunting bisa dicegah.

Data menunjukkan ada 39.137 kasus stunting di Kaltim. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai OPD pengampu diminta mulai memonitor setiap balita stunting.

Baca juga: Bupati Berau Sri Juniarsih Mas Berkomitmen Mempempercepat Penurunan Stunting 

Tujuannya agar puskesmas dan posyandu bisa memberikan layanan yang tepat sasaran.

"Kita berharap bahwa tahun depan kami ingin nilai, nilai stunting di Kalimantan Timur benar-benar turun dan sesuai dengan prevalensi stunting nasional," pungkas Seno Aji. (*)