Ketua Komisi III DPRD Kaltim Abdulloh: Postur Anggaran Infrastruktur 2026 Ada Pemangkasan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh tak bisa menyembunyikan rasa kecewa selepas rapat Banggar dan TAPD pada Senin (17/11/2025) di Gedung E Lantai 1 Komplek Dewan.

Rapat sendiri membahas rombak ulang postur APBD 2026 yang terimbas dana tranfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Komisi III yang membidangi pembangunan dan infrastruktur ‘galau’ dengan pemangkasan ini.

Pasalnya, bisa saja ada pembangunan infrastruktur yang ditunda.

Baca juga: Dana Gratispol Pendidikan Cair, DPRD Kaltim Ingatkan Perlu Perlindungan Hukum yang Lebih Kuat

“Semua terdampak (termasuk postur anggaran infrastruktur). Rapat masih alot dan akan lanjut. Masih deadlock. Usulannya banyak, tapi uangnya (anggarannya) tidak tahu nanti,” tukasnya.

Menyempitnya kas daerah turut membuat pemangkasan atau menunda proyek-proyek infrastruktur yang sudah disusun juga berpotensi dilakukan.

Politikus Golkar ini menyimak, bahwa rapat Banggar dan TAPD tadi banyak mendengar pemaparan dua belah pihak serta belum merincikan inti dari program infrastruktur prioritas di tahun 2026 mendatang.

“Kita akan ada pembahasan lagi secara detail untuk menentukan skala prioritas (pembangunan) infrastruktur,” tukasnya.

Sebagai tambahan informasi, rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp21,35 triliun pada awal September lalu, tepatnya Senin (8/9/2025) sudah disepakati.

Dari yang disepakati sebesar Rp21,35 triliun menjadi Rp15 triliun, ada pengurangan sekitar Rp6 triliun di postur pendapatan transfer Rp9,33 triliun sehingga menyisakan Rp3 triliun untuk Kaltim.

Hal ini tentu merubah komposisi postur anggaran dan sekarang sedang dibahas DPRD bersama Pemprov Kaltim.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni juga sudah mengungkapkan, bahwasanya untuk anggara infrastruktur sendiri, ia tak bisa menyangkal bahwa akan ada keterbatasan fiskal dalam pembiayaan sejumlah proyek.

Pemangkasan atau menunda proyek-proyek infrastruktur yang sudah disusun juga berpotensi dilakukan.

“Nah itu yang terbatas, otomatis kita tidak punya ruang yang leluasa untuk membangun infrastruktur, menyesuaikan draf kapasitas yang bisa kita penuhi,” ujarnya selepas rapat petang ini. (*)