Kerjasama PDAM Balikpapan dan Swasta untuk Atasi Keterbatasan Air Baku, Pengamat Ingatkan soal Tarif

Ringkasan Berita:

• Pemkot Balikpapan menggandeng PT Arsari Tirta Pradana untuk mengatasi keterbatasan penyediaan air baku
• Pemerhati kebijakan publik menekankan perlunya pengawasan PDAM dan keterlibatan masyarakat agar tarif tidak memberatkan
• DPRD mendukung kerja sama swasta dengan catatan pembenahan infrastruktur dasar dan pengawasan transparan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN -  Rencana kerjasama PDAM Balikpapan dan swasta untuk atasi keterbatasan air baku, pengamat ingatkan soal besaran tarif jangan memberatkan masyarakat.

Pemerintah Kota Balikpapan terus berupaya memastikan ketersediaan air baku bagi warganya.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menggandeng pihak swasta, termasuk PT Arsari Tirta Pradana (ATP).

Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) atau yang dikenal dengan PDAM Balikpapan, berencana menjalin kerja sama dengan PT Arsari untuk penyediaan air baku bagi kebutuhan masyarakat Kota Balikpapan.

Langkah ini dinilai wajar mengingat kemampuan APBD Balikpapan dalam penyertaan modal ke PDAM atau Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) relatif terbatas.

Baca juga: SR Palaran Samarinda Segera Dibangun, PDAM Pastikan Kebutuhan Air Bersih Terpenuhi

Perlu Perencanaan Matang

Pemerhati kebijakan publik Kota Balikpapan, Hery Sunaryo, menilai kerja sama dengan swasta sah dilakukan, asalkan direncanakan dengan matang dan penuh kehati-hatian.

Hery mengatakan, masyarakat sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan apakah pemerintah menggunakan dana APBD atau kerja sama dengan swasta. 

“Yang terpenting hak atas air terpenuhi dan pelayanan PDAM menjadi lebih baik. Kalau memang APBD terbatas untuk penyertaan modal, menggandeng swasta itu sah saja,” katanya kepada TribunKaltim.co, Kamis (20/11/2025).

Keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan juga dianggap penting untuk memastikan kepentingan publik tetap menjadi prioritas. 

Salah satu poin krusial yang menjadi penekan Hery adalah posisi PDAM di dalam struktur kerja sama.

“Pengelolaan air tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada swasta, karena penyesuaian tarif harus tetap berada di bawah pengawasan PDAM agar tidak memberatkan masyarakat,” tekan Hery.

Baca juga: Pipa PDAM Samarinda di SR 58 Empat Kali Pecah, Aliran Air ke Rumah Warga Terganggu

Dukungan DPRD Balikpapan

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mendukung langkah Pemkot menggandeng swasta.

Fauzi menilai kemitraan dengan swasta bukan sekadar proyek penyediaan air, melainkan langkah konkret mengamankan kebutuhan dasar masyarakat Balikpapan dalam pengelolaan sumber daya air.

"Keterlibatan swasta yang memiliki teknologi dan kapasitas diharapkan solusi yang dihasilkan lebih berkelanjutan," ujar Fauzi. 

Dia menjelaskan, kerja sama dengan PT ATP membuka peluang percepatan pemenuhan kebutuhan air tanpa harus sepenuhnya menunggu proyek pemerintah pusat.