Kaltim Targetkan Cetak 3 Ribu Hektare Sawah Baru Tahun Depan

Ringkasan Berita:

• Kaltim menargetkan sekitar 3 ribu hektare sawah baru pada 2026 sebagai bagian percepatan swasembada pangan.
• Pemerintah memperkuat program optimalisasi lahan melalui pembangunan dan perbaikan irigasi tersier agar frekuensi tanam meningkat.
• Tantangan terbesar pencetakan sawah baru meliputi kriteria lahan, tumpang tindih penggunaan kawasan, serta ketersediaan petani penggarap.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meningkatkan ambisi besar menuju swasembada pangan dengan menargetkan sekitar 3 ribu hektare sawah baru direalisasikan tahun depan.

Upaya ini menjadi langkah strategis untuk memperluas penanaman serta memperkuat ketahanan pangan daerah, seiring dorongan pembangunan irigasi dan optimalisasi lahan di berbagai wilayah.

Langkah tersebut selaras dengan program optimalisasi lahan (Oplah) dan percepatan pencetakan sawah baru yang terus digenjot sejak 2024.

Pemerintah menilai perluasan lahan dan peningkatan frekuensi tanam menjadi kunci utama dalam mendorong produksi pangan berkelanjutan.

Baca juga: Menuju Swasembada Pangan 2027, Kaltim Ikuti Arahan Menteri ATR/BPN Fokus Tata LP2B dan LBS 

Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Kaltim, Siti Farisyah Yana, menjelaskan bahwa program optimalisasi lahan bertujuan meningkatkan frekuensi tanam dari sebelumnya hanya sekali menjadi dua kali atau lebih dalam setahun.

"Jadi pemerintah memperbaiki saluran tersiernya, kemudian memperbaiki galangannya dan sebagainya, atau membangun irigasi tersiernya untuk bisa ada air di tempat itu," katanya, Sabtu (22/11/2025).

Dengan perbaikan sistem irigasi tersier, lahan yang sebelumnya hanya mengandalkan air hujan maupun air rawa kini memungkinkan ditanami lebih dari sekali dalam setahun.

Hal ini diharapkan mampu mendongkrak produksi padi di sentra-sentra pertanian.

Baca juga: Wagub Kaltim Seno Aji Sebut Panen Raya di Mangkurawang Bukti Nyata Arah Swasembada Pangan 2026

Program optimalisasi lahan 2024 telah berjalan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan dilanjutkan hingga 2025. 

Tahun depan, cakupan program diperluas ke empat daerah lain yaitu Samarinda, Paser, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara.

Di Samarinda, DPTPH juga telah melakukan pengecekan langsung ke lahan potensial di Samarinda Utara dengan menggandeng Brigade Pangan.

Pemerintah ingin memastikan kesiapan teknis dan ketersediaan petani yang akan menggarap lahan tersebut.

Baca juga: Swasembada Pangan Kaltim Terganjal Banyak Tantangan

"Tahun depan ini, apa yang disampaikan harapan kita bersama, ya Pak Gubernur mendorong untuk secepat-cepatnya merealisasikan swasembada pangan," ujarnya.

Selain optimalisasi lahan, penambahan area tanam juga menjadi aspek penting.

Usulan cetak sawah seluas sekitar 2.400 hektare telah diajukan pemerintah daerah kepada Kementerian Pertanian. 

Namun proses tersebut kini jauh lebih kompleks karena wajib melalui tahapan Survei Investigasi Desain (SID).

Baca juga: Kaltim Ditarget Swasembada Pangan dalam 6 Bulan, Seno Aji Minta Optimalisasi Lahan Dipercepat

"Jadi cetak sawah itu, saya sampaikan bahwa tidak semudah apa yang kita kira. Kita harus menyiapkan lahan-lahan itu harus punya delapan kriteria syarat, syarat-syarat untuk bisa menjadi sawah, tidak HGU, tidak ada masalah hutan," jelasnya.

Siti Farisyah mengungkapkan, tantangan geografis dan tumpang tindih penggunaan lahan di Kalimantan Timur menjadi kendala utama dalam pencetakan sawah baru.

Banyak wilayah telah lebih dulu digunakan untuk perkebunan dan kehutanan sehingga sulit menemukan lahan yang memenuhi delapan kriteria layak tanam.

Selain itu, ketersediaan petani yang siap menggarap lahan juga harus dipastikan.

Baca juga: Rakor Swasembada Pangan, Kaltim Gaspol Wujudkan Kemandirian Beras Lokal

Proses ini lebih selektif dibanding metode pencetakan sawah pada masa-masa sebelumnya.

Salah satu contoh yang mencuat adalah rencana pencetakan sawah seluas 200 hektare di Mahakam Ulu.

Namun program tersebut belum bisa direalisasikan pada 2024 karena faktor mobilisasi alat dan waktu yang sempit.

"Jadi Insya Allah kita tarik di tahun 2026, nah anggaran yang ada kita gunakan untuk SID yang baru. Jadi tahun depan itu ada sekitar mungkin 3 ribuan hektar," pungkasnya.(*)