DPMPD Kaltim Akan Minta Klarifikasi PTPN IV Terkait Konflik Agraria di Paser

Puguh juga menyoroti adanya izin-izin sektoral yang telah terbit sebelumnya. Menurutnya, regulasi dari pemerintah pusat dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat adat dan pemegang izin masih kurang maksimal.

Baca juga: DPRD Paser Minta BPN dan PTPN Terbuka soal Penerbitan Sertifikat Lahan Petani Plasma

Dari kedua aspek tersebut, Puguh menegaskan yang paling penting adalah kehadiran pemerintah untuk memfasilitasi dialog antara para pihak yang berkonflik.

"Apa yang memang harus menjadi bahan diskusi lebih lanjut, baik dari sisi pengguna lahan ya, kalau tadi misalkan PTPN atau mungkin dari perusahaan-perusahaan lain dengan masyarakat setempat," pungkasnya. (*)