PKB Dukung Pilkada Lewat DPRD, Tekankan Efisiensi Anggaran dan Penguatan Demokrasi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara tegas menyuarakan dukungannya untuk mengembalikan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Langkah ini dinilai bukan sebagai kemunduran demokrasi, melainkan sebuah upaya perbaikan atas evaluasi pelaksanaan Pilkada langsung yang telah berjalan sejak tahun 2005.

Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin menjelaskan bahwa terdapat tiga alasan fundamental yang mendasari dorongan tersebut.

Pertama soal efisiensi anggaran dan beban fiskal, PKB menyoroti besarnya anggaran yang dihabiskan untuk Pilkada langsung, yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah di seluruh Indonesia.

Dengan mengembalikan pemilihan ke DPRD, negara diklaim dapat menghemat anggaran hingga 70 persen dari total estimasi biaya sebesar Rp130 triliun.

Baca juga: Pilkada Langsung atau Lewat DPRD, DPRD Kaltim: Keduanya Tak Langgar UU

“Efisiensi ini dianggap krusial mengingat kondisi ekonomi yang belum stabil dan beban fiskal yang sedang mengalami penurunan,” sebut Bang Udin, sapaan akrab Anggota Komisi XII DPR RI ini, Minggu (11/1/2026) kepada Tribun Kaltim.

Kedua, menekan potensi kecurangan, dimana menurut PKB, pilkada langsung dinilai memiliki potensi kecurangan yang sangat tinggi karena sulitnya mengontrol semua pihak yang terlibat dalam skala masif.

“Pemilihan melalui DPRD dianggap sebagai mekanisme yang lebih terkontrol untuk meminimalisir praktik-praktik kecurangan di lapangan,” ucapnya.

Ketiga, soal penguatan kaderisasi internal partai politik.

Mekanisme pilkada di DPRD bertujuan agar peran partai politik dalam mencetak pemimpin menjadi lebih dominan.

Baca juga: Pengamat Unmul Nilai Wacana Pilkada via DPRD Ancaman Demokrasi dan Tak Etis di Tengah Duka Bencana

PKB berargumen bahwa Pilkada langsung saat ini seringkali hanya menjadi panggung bagi figur yang memiliki modal finansial besar atau sekadar popularitas tinggi, tanpa pernah berproses sebagai kader partai.

“Dengan Pilkada lewat DPRD, ruang bagi kader internal yang telah ‘berkeringat’ di partai untuk memimpin daerah akan lebih terbuka lebar,” tukas Bang Udin.

Menjawab keraguan atas suara rakyat, Bang Udin memahami kekhawatiran mengenai hilangnya keterwakilan suara rakyat.

PKB bersikap, bahwa kedaulatan rakyat sebenarnya sudah dititipkan melalui wakil-wakil yang mereka pilih di DPRD, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

"Rakyat sudah menentukan pilihan menjadi wakilnya di DPRD. Di situlah ruang bagi rakyat untuk mengkaji siapa yang layak mereka pilih sebagai wakilnya," imbuhnya.

Baca juga: Pilkada via DPRD dalam Pandangan Pokja 30 Samarinda, Biaya Politik Justru Membengkak